BANJARNEGARA –Kompassindonesianews.com Rencana pelaksanaan ujian penjaringan perangkat desa di Desa Winong, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, kini tengah menjadi sorotan hangat. Rencana pengisian tiga formasi jabatan perangkat desa tersebut memicu polemik terkait pemilihan lokasi ujian yang dinilai tidak lazim dan sarat akan kepentingan.
Keberatan Masyarakat dan Unsur Kewilayahan
Sejumlah elemen masyarakat, pihak pemerintah desa, hingga pihak kecamatan menyatakan keberatan atas rencana pelaksanaan ujian yang sedianya akan digelar di SMK Klampok. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dianggap terlalu jauh dan melintasi batas kecamatan, padahal secara geografis masih banyak opsi institusi pendidikan di kecamatan terdekat yang layak menjadi tempat penyelenggaraan.
Dugaan Konflik Kepentingan
Munculnya kecurigaan publik diperkuat oleh posisi Agung Budi Santosa, yang menjabat sebagai Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Winong. Diketahui, Agung juga menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok.
Hal ini memicu kekhawatiran adanya “titipan” atau pengkondisian hasil ujian. Meski panitia yang berjumlah tujuh orang tampak kompak mengikuti keputusan ketua, namun keselarasan suara di internal panitia justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
”Mengapa harus jauh-jauh ke kecamatan sebelah? Jika lokasinya di luar wilayah terdekat dan dipimpin oleh orang yang memiliki otoritas di tempat tersebut, wajar jika muncul kecurigaan adanya kepentingan tertentu atau sesuatu di balik layar,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tuntutan Transparansi
Masyarakat berharap proses penjaringan ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Pemilihan lokasi ujian di tempat yang netral dan dekat secara geografis dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga integritas hasil seleksi perangkat desa yang akan melayani warga Winong ke depannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih dalam tahap koordinasi guna menentukan titik temu agar pelaksanaan penjaringan perangkat desa ini tidak kehilangan kepercayaan publik.
Setiawan
