Kompassindonesianews.com
Jakarta, Minggu, 8 Februari 2026
Kisah mengenai Jenderal Ahmad Yani yang disebut pernah menampar Soeharto kembali mencuat ke ruang publik sebagai bagian dari perdebatan sejarah politik Indonesia menjelang tragedi 1965. Peristiwa ini bersumber dari memoar Subandrio berjudul Kesaksianku Tentang G30S, yang merekam ketegangan serius di internal Angkatan Darat pada awal 1960-an.
Dalam kesaksiannya, Subandrio Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno—mengungkapkan bahwa Ahmad Yani, selaku Panglima Angkatan Darat, pernah meluapkan kemarahan besar kepada Soeharto, yang saat itu belum menjadi presiden dan masih berstatus perwira tinggi Angkatan Darat.
Menurut Subandrio, kemarahan Ahmad Yani dipicu oleh dugaan keterlibatan Soeharto dalam praktik bisnis dan penyelundupan barang ketika menjabat Panglima Divisi Diponegoro. Aktivitas tersebut, yang melibatkan relasi dengan sejumlah pengusahaantara lain Liem Sioe Liong dan Bob Hasan—dipandang Ahmad Yani sebagai tindakan yang mencoreng disiplin, etika, dan kehormatan Korps Angkatan Darat.
Sebagai atasan langsung dan senior militer, Ahmad Yani disebut tidak hanya mempersoalkan aspek ekonomi, tetapi juga membaca manuver Soeharto sebagai bagian dari kecenderungan politik yang berbahaya. Subandrio menulis bahwa Ahmad Yani menuding Soeharto tengah menjalankan apa yang ia sebut sebagai “kudeta merangkak”, yakni upaya memperluas pengaruh militer dan politik secara bertahap terhadap Presiden Soekarno.
Dalam konteks itulah, insiden “tamparan” digambarkan terjadi bukan sekadar sebagai ledakan emosi personal, melainkan simbol benturan keras antara disiplin militer, loyalitas kepada presiden, dan ambisi kekuasaan yang mulai tumbuh di tubuh Angkatan Darat.
Hubungan Ahmad Yani dan Soeharto dilaporkan memburuk setelah peristiwa tersebut. Namun ketegangan itu terhenti secara tragis ketika Ahmad Yani gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pasca peristiwa itu, Soeharto tampil sebagai figur kunci dalam konsolidasi militer dan politik nasional, yang kemudian mengantarkannya menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia pada 1968.
Kesaksian Subandrio ini menegaskan bahwa tragedi 1965 tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan puncak dari akumulasi konflik internal, rivalitas kepemimpinan, serta perbedaan pandangan strategis di kalangan elite militer dan politik. Meski memoar Subandrio tetap perlu dibaca secara kritis dan kontekstual, narasi ini membuka ruang penting untuk meninjau ulang dinamika kekuasaan sebelum Indonesia memasuki babak Orde Baru.
(Komarudin)
