Kompasindonesianews.com – Pemalang – Kasus pelaporan pidana terhadap wartawan dan pengelola media yang memberitakan dugaan penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat publik di Situbondo, Jawa Timur, berkembang menjadi isu yang lebih luas dari sekadar sengketa pemberitaan. Peristiwa ini memantik diskursus serius mengenai batas kritik dalam ruang demokrasi, mekanisme penyelesaian sengketa pers, serta komitmen terhadap transparansi di tingkat daerah.
Media CMI News, MMI TV Channel, dan pengelola akun media sosial “No Viral No Justice” yang tergabung dalam Gabungan Wartawan Indonesia menjadi pihak yang dilaporkan setelah menayangkan informasi dan kritik terkait penggunaan mobil dinas. Laporan tersebut diduga berkaitan dengan tudingan pencemaran nama baik.
Kuasa hukum pihak media menyatakan bahwa pemberitaan tersebut lahir dari fungsi kontrol sosial yang melekat pada pers. Mereka menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang dibiayai dari anggaran publik sehingga penggunaannya wajar berada dalam ruang pengawasan masyarakat. Kritik terhadap penggunaan fasilitas negara, menurut mereka, adalah bagian dari diskursus publik yang sah dan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi.
Dalam pernyataannya, kuasa hukum mengingatkan bahwa kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut menempatkan pers sebagai pilar demokrasi yang memiliki fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial. Penyelesaian sengketa pemberitaan, menurut ketentuan hukum pers, seharusnya terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme di Dewan Pers, termasuk hak jawab dan hak koreksi, sebelum bergeser ke ranah pidana.
Pandangan ini juga selaras dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik selama dijalankan sesuai kaidah profesi. Menurut kuasa hukum, penggunaan instrumen pidana secara prematur berpotensi menimbulkan efek jera yang tidak proporsional terhadap insan pers dan dapat menciptakan suasana ketakutan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Jika laporan tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur pencemaran nama baik harus dibuktikan secara cermat, termasuk adanya serangan terhadap kehormatan individu. Kritik terhadap penggunaan fasilitas negara, selama berbasis fakta dan kepentingan publik, dinilai berada dalam wilayah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum.
Di sisi lain, peristiwa ini membuka kembali perbincangan tentang standar akuntabilitas pejabat publik. Dalam sistem demokrasi, pejabat memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap transparansi karena mereka mengelola fasilitas dan kewenangan yang bersumber dari negara. Pengawasan publik, termasuk melalui media, merupakan mekanisme checks and balances yang esensial.
Kuasa hukum menyatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang berjalan dan siap mengikuti setiap tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, mereka juga menegaskan komitmen untuk membela kerja jurnalistik melalui jalur hukum yang tersedia apabila ditemukan penyimpangan dari mekanisme yang semestinya.
Perkara ini kini menjadi perhatian kalangan jurnalis dan pemerhati kebebasan pers. Bagi banyak pihak, cara penyelesaian kasus ini akan menjadi preseden penting bagi hubungan antara pejabat publik dan media di daerah. Apakah kritik akan dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang sehat, atau justru dianggap sebagai ancaman yang harus dibungkam melalui instrumen pidana, menjadi pertanyaan yang terus mengemuka.
Pada akhirnya, dinamika ini tidak hanya menyangkut satu media atau satu pejabat, melainkan menyentuh fondasi demokrasi itu sendiri: keterbukaan, akuntabilitas, dan kebebasan berekspresi yang dijalankan secara bertanggung jawab.(Nursalim Turatea).
