Kabupaten Sleman – KompassIndonesianews.com Tingginya aktivitas media sosial dinilai turut memicu meningkatnya disinformasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi ini membuat berbagai informasi yang belum tentu benar dengan cepat tersebar dan berpotensi memicu kesalahpahaman hingga tindakan kekerasan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, S.I.K, saat acara talk show di Jogja TV pada Rabu 11 Maret 2026. Ihsan, mengatakan dinamika media sosial saat ini sangat luar biasa, terutama karena kuatnya pengaruh konten viral yang mudah menyebar tanpa batas. Akibatnya, tidak sedikit informasi yang sebenarnya terjadi di daerah lain justru dinarasikan seolah – olah terjadi di Yogyakarta,” ungkapnya.
” Memang luar biasa dinamika media sosial, khususnya di Yogyakarta.” Media sosial dicecar viralnya, terkadang kejadian di tempat lain seperti Jawa Tengah, tetapi narasinya seolah – olah terjadi di Jogja,” tambah Ihsan.
Talk Show yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, Drs.Hudono, serta praktisi media sosial, Ipan Pranashakti Pragolopati. Talk Show ini di pandu host, Vira Maya Permatasari, itu mengangkat tema ” Sesarengan Jaga Jogja Dengan Informasi Sehat”.
Dalam kesempatan itu pula, Ihsan menantang media mainstream untuk semakin memperkuat perannya sebagai tujukkan informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Menurutnya, media sosial arus utama memiliki tanggung jawab penting untuk menjadi penjernih di tengah kebisingan informasi yang beredar di ruang digital,” tutup Kabid Imas Polda DIY.
” Ketua PWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hudono, menilai perkembangan media sosial memang menjadi tantangan besar bagi media mainstream yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan proses verifikasi yang ketat.
Ia mengingatkan, jika media arus utama tidak mampu beradaptasi dengan cepatnya arus informasi maka posisinya dapat tergeser oleh media sosial.
Di media sosial informasi menyebar sangat cepat tanpa verifikasi, lalu langsung dikonsumsi masyarakat. Kalau media mainstream hanya diam melihat laju media sosial, maka bisa tergilas,” kata Hudono.
Sementara itu, praktisi media sosial, Ipan Pranashakti Pragolopati, menyoroti masih minimnya masyarakat yang melaporkan kasus hoaks atau disinformasi yang mereka alami.
Lanjutnya, banyak korban hoaks memilih tidak melapor karena merasa prosesnya panjang atau khawatir tidak menghasilkan penyelesaian yang jelas.Ipan berharap kebisingan informasi di media sosial dapat ditekan melalui peningkatan literasi digital, masyarakat sekaligus penguatan peran media mainstream sebagai sumber informasi yang terpercaya. Dengan sinergi tersebut, di harapkan ruang informasi publik dapat lebih sehat dan mampu menjaga kondusivitas di Yogyakarta,” pungkasnya.(Joni)
