Muratara -KompassIndonesiaNews.Com Seorang oknum pejabat Pemkab Muratara dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satreskrim Polres Musi Rawas Utara pada Senin, 27 April 2026 sekitar pukul 11.30 WIB.
Menurut Akbar Mua’ziz, S.E Ketua Kebijakan Publik KAMMI Muratara situasi ini adalah contoh serius dari pelanggaran hak dan harga diri Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. “Kami merasa sangat prihatin dengan informasi yang beredar. Proses kenaikan pangkat seharusnya berjalan dengan adil, terbuka, dan tanpa adanya biaya tambahan. Perilaku seperti ini tidak hanya berdampak negatif secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi daerah,”
Kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Beselang Serundingan Muratara (KAMMI BSM) menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk pemerasan yang mencederai nilai keadilan, integritas, dan pelayanan publik.
2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Muratara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi, khususnya di BKPSDM, guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
(MADY. A’S)
