Humbahas|Kompassindonesianews.com- Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Parman Lumban Gaol, menekankan pentingnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai strategi utama dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) di Aula Hutamas, Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul, Kamis 16 Juli 2026.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Parman Lumban Gaol disampaikan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki sejak tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi pembangunan.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender bukanlah sebuah program tersendiri, melainkan strategi pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh OPD diharapkan mampu mengimplementasikan PPRG dalam penyusunan program dan penganggaran agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.
Melalui kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dan peran strategis seluruh perangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas PMDP2A Kabupaten Humbang Hasundutan, Kartini Sinambela, S.Sos., M.AP, dalam laporannya menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah benar-benar mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki dengan mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi keduanya ke dalam dokumen perencanaan hingga tahap evaluasi.
Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, yaitu Imovian, ST, MT dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Femby Arika, S.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Humbang Hasundutan Pahala Hamonangan Lumban Gaol, ST, M.Sc., M.Eng, serta Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan Lukman Pasaribu.
Peserta kegiatan terdiri dari para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pejabat fungsional perencana atau Kepala Sub Bagian Perencanaan serta para Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan.
( Marhuarar Pangaribuan)
