Yogyakarta – KompassIndonesianews.com Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus gangguan dan pembubaran paksa kegiatan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS) di Sewon, Kabupaten Bantul, yang terjadi pada Minggu (24/5/2026) lalu.
” Polda DIY kemudian menaikkan status penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan, dalam proses penyidikan. Penyidik telah memeriksa sebanyak 32 orang saksi untuk mendalami rangkaian peristiwa serta mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut, kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, Jumat 14 Agustus 2026.
” Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY selanjutnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiga orang tersangka tersebut masing – masing berinisial D (47), BS (54), dan AH (55),” jelas Ihsan.
Lanjutnya, para tersangka dikenakan dugaan tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) atau Pasal 303 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 20 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penerapan pasal tersebut menjadi bagian dari konstruksi hukum yang digunakan penyidik dalam menangani perkara tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Ditreskrimum Polda DIY telah melayangkan surat panggilan secara resmi kepada ketiga tersangka.
” Kami mengharapkan para tersangka dapat bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dan menjalani proses hukum yang saat ini sedang berjalan,” ungkapnya lagi.
Kabid Humas Polda DIY, menegaskan kembali bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap setiap kegiatan keagamaan yang berlangsung di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kami kembali menegaskan komitmen Polda DIY, untuk memberikan perlindungan terhadap setiap kegiatan keagamaan dan menindak tegas setiap pelaku intoleran yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di wilayah hukum DIY,” tegas Ihsan.
Polda DIY memastikan proses penangan perkara dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian juga mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta bersama – sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif,” tutup Kabid Humas Polda DIY.
(Joni)
