JAKARTA – kompassindonesianews.com/ — Sebuah potongan video yang memperlihatkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, berbicara di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak menjadi bara baru dalam percakapan politik nasional.
Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial itu, Budi Arie menyinggung kemungkinan dinamika politik bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Pernyataan tersebut sontak memunculkan tafsir beragam—dari sekadar analisis politik hingga tudingan adanya agenda untuk mengguncang pemerintahan sebelum 2029.
Budi Arie dalam potongan video tersebut menyampaikan bahwa dirinya melihat adanya sejumlah “anomali” dalam dinamika masyarakat. Ia kemudian mengatakan telah menyampaikan kepada Jokowi mengenai insting politiknya bahwa perubahan bisa saja terjadi sebelum 2029.
“Kalau terjadi percepatan gimana, kita siap nggak?” demikian bagian pernyataan Budi Arie yang kemudian menjadi viral.
Pernyataan itu semakin menarik perhatian karena disampaikan ketika Jokowi berada tepat di sampingnya. Di ruang publik, posisi tersebut kemudian melahirkan berbagai spekulasi mengenai maksud pembicaraan dan konteks lengkap pertemuan.
Namun, menyebut pernyataan tersebut sebagai ajakan makar belum dapat dibenarkan hanya berdasarkan potongan video. Tidak ada bukti dalam informasi yang tersedia bahwa Budi Arie secara eksplisit mengajak peserta melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional.
A. Projo: Jangan Menilai dari Video yang Terpotong
Sekretaris Jenderal DPP Projo, Fredy Alex Damanik, memberikan klarifikasi bahwa rekaman yang beredar bukan video utuh.
Menurut Fredy, forum tersebut merupakan silaturahmi dalam rangka Bulan Kemerdekaan antara Jokowi dan para relawan. Dalam pertemuan itu berlangsung diskusi mengenai kondisi kebangsaan serta berbagai kemungkinan yang perlu diantisipasi.
Fredy menegaskan, pernyataan Budi Arie merupakan bagian dari pemaparan berbagai kemungkinan dalam diskusi internal, bukan instruksi untuk melakukan tindakan makar.
Masukan para relawan, lanjutnya, diharapkan dapat diteruskan Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pemerintahan. Fredy juga menyebut Jokowi dalam forum tersebut lebih banyak mendengarkan pandangan peserta dan mengajak semua pihak tetap tenang.
Menurut penjelasan Projo, kondisi ekonomi nasional dinilai masih berjalan baik dan inflasi terkendali sehingga masyarakat tidak perlu terjebak dalam kekhawatiran akibat potongan informasi yang beredar.
B. Dari “Percepatan Politik” hingga Tudingan Makar
Di sisi lain, pernyataan tersebut telanjur menjadi bola liar.
Sejumlah pengamat dan tokoh politik menilai narasi mengenai kemungkinan perubahan sebelum 2029 perlu dicermati secara serius. Ada pula pihak yang mengaitkannya dengan berbagai aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus 2026.
Pakar politik Jerry Massie bahkan menilai pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan adanya gerakan politik yang memanfaatkan keresahan masyarakat. Ia menyebut wacana tersebut berpotensi ditafsirkan sebagai upaya menggoyang pemerintahan apabila benar-benar diikuti gerakan politik di lapangan.
Respons kritis juga muncul dari pihak lain yang menilai pernyataan tersebut tidak semestinya dilepaskan dari situasi politik yang sedang berkembang.
Namun, di tengah panasnya perdebatan, ada pula pihak yang mengingatkan publik agar tidak terburu-buru mengubah sebuah analisis politik menjadi tuduhan tindak pidana.
Ketua Umum ReJO, HM Darmizal, misalnya, meminta masyarakat memahami keseluruhan konteks pertemuan. Ia menyebut pernyataan Budi Arie sebagai pandangan spontan dalam forum, sementara Jokowi berada pada posisi sebagai pendengar.
C. Jokowi Diam, Publik Menafsirkan
Satu hal yang membuat video tersebut semakin ramai adalah ekspresi Jokowi yang terlihat tidak memberikan respons verbal dalam potongan rekaman yang beredar.
Dari sinilah spekulasi berkembang. Sebagian pihak membaca diamnya Jokowi sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan, sementara pihak lainnya menilai tidak tepat menarik kesimpulan mengenai sikap seseorang hanya dari gestur dan potongan video.
Di era ketika satu menit rekaman dapat menjelma menjadi jutaan tafsir, batas antara informasi, opini, dan spekulasi memang semakin tipis.
Karena itu, publik perlu berhati-hati. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Begitu pula diskusi mengenai kemungkinan perubahan politik. Tetapi tuduhan makar merupakan perkara serius yang membutuhkan bukti, konteks, serta proses hukum—bukan sekadar potongan rekaman yang beredar di lini masa.
D. Politik Memanas, Akal Sehat Jangan Padam
Polemik video Budi Arie akhirnya menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar “lebih cepat dari 2029”.
Apakah itu benar-benar sinyal politik? Sebuah analisis spontan? Atau sekadar peringatan agar relawan lebih siap membaca perubahan zaman?
Jawabannya masih berada dalam ruang perdebatan.
Yang jelas, potongan video tidak boleh menjadi hakim yang menjatuhkan vonis. Demokrasi membutuhkan keberanian untuk berbicara, tetapi juga membutuhkan kedewasaan untuk mendengar secara utuh.
Di tengah riuh politik menuju 2029, bangsa ini mungkin tidak hanya membutuhkan siapa yang paling cepat membaca tanda-tanda zaman. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan para elite yang mampu memastikan bahwa setiap perbedaan tetap berjalan di atas rel konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Sebab dalam politik, seperti halnya dalam kehidupan, yang paling berbahaya bukan hanya api yang menyala, tetapi juga tafsir yang dibiarkan membesar tanpa konteks.
Penulis:
Burhanudin Fajri
Zill Samt
