Jakarta|Kompassindonesianews.com- KompassIndonesianews.com, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan layanan keuangan dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat serta memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi produktif.
Hadir pada kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai menjadi capaian kelembagaan penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian yang perlu kita banggakan. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” kata Presiden.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa Indonesia memiliki 552 TPAKD. Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian tersebut mencerminkan perkembangan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Hal ini menjadi hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan bahwa perluasan akses keuangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, penguatan literasi keuangan, dan pemanfaatan pembiayaan secara bertanggung jawab.
“Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kami ingin agar akses tersebut benar-benar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan begitu, manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas,” ungkap Harda.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Karena itu, pelaksanaan program perluasan akses keuangan membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha, agar manfaatnya dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
(Joni)
