Jakarta – kompassindonesianews.com/ — Sebuah pesan singkat di atas secarik kertas mendadak mencuri perhatian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, membentangkan tulisan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” seusai mengikuti Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).
Bukan sekadar tulisan yang dipamerkan di hadapan awak media, pesan tersebut menjadi simbol sikap politik Yanuar terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku sengaja memilih kalimat yang ringkas, tegas, dan mudah dipahami agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan ke ruang publik.
Yanuar menjelaskan, kertas itu dibawanya karena dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan. Karena itu, ia memilih menyampaikan pesan tersebut setelah persidangan selesai.
Menurutnya, desakan agar Gibran mundur atau diberhentikan bukan semata-mata muncul dari pandangan pribadinya. Ia mengklaim aspirasi itu berulang kali disampaikan masyarakat dalam sejumlah forum reses di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.
“Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, ya dimundurkan,” demikian inti aspirasi yang, menurut Yanuar, disampaikan konstituennya.
Dari tulisan menuju jalur konstitusional
Di balik pesan yang mengundang perhatian tersebut, Yanuar mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia menyebut terdapat 12 anggota Fraksi PKS yang telah membubuhkan tanda tangan untuk mendorong mekanisme tersebut.
Usulan itu, kata dia, telah diserahkan kepada pimpinan DPR. Yanuar berharap lembaga legislatif tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi turut menelaah dan memprosesnya melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.
Ia berpandangan, DPR memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil langkah kelembagaan ketika terdapat persoalan hukum yang menyangkut pejabat tinggi negara. Dalam penjelasannya, Yanuar turut menyinggung penggunaan hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat, serta tahapan konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dorongan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. MA melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan surat keterangan tersebut. Namun, konsekuensi hukum putusan itu terhadap jabatan wakil presiden tidak dapat disimpulkan secara otomatis; proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pimpinan DPR terima usulan, proses masih berjalan
Perkembangan berikutnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Pimpinan, menurut Puan, akan menindaklanjutinya dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dan membahas mekanisme yang tepat.
Sementara itu, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR juga membuka peluang untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait dorongan penggunaan HMP kepada pimpinan DPR.
Dengan demikian, desakan yang disuarakan Yanuar masih berada dalam ranah aspirasi dan proses politik kelembagaan. Belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
Peristiwa di Senayan ini memperlihatkan bagaimana sebuah pesan sederhana dapat menjadi cermin dari kegelisahan politik yang lebih luas. Namun, dalam negara hukum, suara publik dan sikap politik tetap harus berjalan beriringan dengan bukti, aturan, serta prosedur konstitusi.
Pada akhirnya, bukan kerasnya slogan yang menentukan arah sebuah perkara, melainkan keteguhan lembaga negara dalam menjaga akal sehat hukum, transparansi, dan tanggung jawab kepada rakyat.
Zill Samt
