BONTANG, Kalimantan Timur|Kompassindonesianews.com – Pada Hari Jumat 13/11/2026, Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Kalimantan Timur (DPP ETH Kaltim) memberikan tanggapan kritis sekaligus meluruskan pemberitaan mengenai pengelolaan lahan HOP 7 seluas kurang lebih 63 hektare di Kota Bontang yang sebelumnya diberitakan telah memperoleh dukungan hukum melalui Legal Opinion (LO) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
DPP ETH Kaltim menilai bahwa informasi mengenai rencana penyerahan lahan Yayasan Badak LNG kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ketua DPP ETH Kaltim, Andi Ansong, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak rencana pemerintah membangun fasilitas publik, ruang terbuka hijau, maupun alun-alun bagi masyarakat Kota Bontang.
Namun, pembangunan harus didahului dengan kepastian status hukum tanah dan kejelasan prosedur administrasi negara.
LEGAL OPINION BUKAN KEPUTUSAN KEPEMILIKAN TANAH
DPP ETH Kaltim menegaskan bahwa Legal Opinion merupakan pendapat atau pertimbangan hukum yang disusun berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen yang disampaikan kepada pemberi pendapat hukum.
Legal Opinion tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan, sertifikat tanah, maupun keputusan pemberian hak atas tanah.
Oleh karena itu, keberadaan LO Kejati Kaltim tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti tunggal bahwa seluruh lahan HOP 7 telah resmi menjadi aset negara atau otomatis dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Bontang.
Dokumen tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup, dasar pertimbangan, dan rekomendasi yang sebenarnya.
DASAR HUKUM HGB HARUS DITERAPKAN SECARA TEPAT
Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya:
– Pasal 35 mengatur mengenai Hak Guna Bangunan.
– Pasal 40 huruf a menyebutkan bahwa HGB hapus karena jangka waktunya berakhir.
Selanjutnya, PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan HGB berakhir, tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau Tanah Hak Pengelolaan.
Namun, ketentuan tersebut tidak boleh diterapkan secara sembarangan tanpa memastikan terlebih dahulu jenis hak, asal tanah, dan status penguasaan bidang tanah yang bersangkutan.
Khusus untuk HOP 7, dokumen sertifikat dan riwayat tanah harus diperiksa terlebih dahulu oleh instansi pertanahan yang berwenang.
ADA PERBEDAAN INFORMASI MENGENAI STATUS HAK TANAH HOP 7
DPP ETH Kaltim juga mencermati adanya perbedaan penyebutan status hak atas lahan dalam pemberitaan sebelumnya.
Pemberitaan KlikKaltim tanggal 19 Agustus 2025 menyebut lahan HOP 7 memiliki status Hak Pakai, sedangkan pemberitaan tanggal 11 November 2026 menyebut Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang sejak 2019.
Perbedaan tersebut bukan persoalan istilah semata.
Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan memiliki dasar pengaturan dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Karena itu, DPP ETH Kaltim meminta klarifikasi berdasarkan sertifikat asli, buku tanah, surat keputusan pemberian hak, dan riwayat pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bontang.
Jangan sampai masyarakat menerima kesimpulan hukum berdasarkan informasi yang belum diselaraskan dengan dokumen pertanahan resmi.
DJKN DAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIMINTA MENJELASKAN STATUS ASET
DPP ETH Kaltim meminta DJKN dan Kementerian Keuangan menjelaskan:
1. Apakah lahan seluas 63 hektare tersebut sudah resmi menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara?
2. Apakah sudah ada berita acara penyerahan dari Yayasan Badak LNG?
3. Apakah seluruh bidang tanah telah diverifikasi luas, batas, lokasi, dan status hukumnya?
4. Apakah lahan tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), atau masih dalam proses administrasi?
5. Apa dasar hukum yang akan digunakan untuk memberikan persetujuan pinjam pakai atau hibah kepada Pemerintah Kota Bontang?
6. Apakah sudah ada persetujuan dan keputusan dari pejabat yang berwenang?
DPP ETH Kaltim menegaskan bahwa status tanah yang kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara tidak boleh serta-merta disamakan dengan telah tercatatnya tanah tersebut sebagai BMN atau telah diserahkannya kewenangan pengelolaan kepada pemerintah daerah.
Setiap tahapan harus mempunyai dasar hukum dan dokumen administrasi yang jelas.
DPP ETH KALTIM MENDUKUNG PEMBANGUNAN, TETAPI MENOLAK KETIDAKJELASAN HUKUM
DPP ETH Kaltim mendukung pemanfaatan lahan HOP 7 untuk kepentingan masyarakat Kota Bontang sepanjang seluruh prosesnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan fasilitas publik harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan pertanahan, sengketa kepemilikan, atau permasalahan administrasi negara di kemudian hari.
Ketua DPP ETH Kaltim, Andi Ansong, menegaskan:
“Jangan sampai masyarakat hanya diberikan informasi bahwa lahan sudah mendapatkan dukungan hukum, tetapi tidak dijelaskan secara terbuka bagaimana status tanahnya, apa dasar penguasaannya, dan bagaimana prosedur penyerahannya. Kami mendukung pembangunan, tetapi kepastian hukum harus menjadi fondasi utama.”
SIKAP DAN LANGKAH DPP ETH KALTIM
Sebagai lembaga pemantau, DPP ETH Kaltim akan melakukan penelusuran dokumen dan meminta klarifikasi kepada instansi terkait, khususnya:
1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terkait substansi dan ruang lingkup Legal Opinion.
2. Kantor Pertanahan Kota Bontang terkait riwayat hak dan status sertifikat tanah.
3. DJKN dan Kementerian Keuangan terkait status penguasaan serta pencatatan aset.
4. Yayasan Badak LNG terkait dasar kepemilikan, riwayat penguasaan, dan rencana penyerahan lahan.
5. Pemerintah Kota Bontang terkait dasar hukum rencana pemanfaatan lahan.
DPP ETH Kaltim berharap seluruh pihak dapat memberikan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PENEGASAN
DPP ETH Kaltim tidak sedang menghambat pembangunan Kota Bontang. DPP ETH Kaltim menjalankan fungsi pemantauan agar setiap kebijakan yang menyangkut tanah dan aset negara berjalan sesuai hukum.
Sebab pembangunan bukan hanya tentang berdirinya bangunan dan fasilitas umum, melainkan juga tentang bagaimana prosesnya dilakukan secara benar, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Narasumber Rilis Berita : DPP Humas ETH Kaltim.
(Rudolf)
