BENGKALIS – kompasssindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD resmi mulai membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang digadang-gadang akan membawa wajah baru birokrasi. Salah satunya menyorot transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan tipologi Tipe A.
Rapat paripurna yang digelar Senin, 8 September 2025, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, dan dihadiri jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar restrukturisasi, melainkan upaya besar menempatkan riset dan inovasi di garda terdepan pembangunan.
“BRIDA akan menjadi dapur ide sekaligus laboratorium kebijakan. Setiap langkah pembangunan daerah ke depan harus berbasis data, riset, dan inovasi, bukan lagi sekadar rutinitas,” tegas Bagus.
Transformasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah dan modernisasi birokrasi. Bengkalis tidak ingin tertinggal, justru ingin tampil sebagai daerah yang berani menjadikan riset sebagai pemandu arah pembangunan.
Selain Bappeda, penataan OPD juga mencakup peleburan Satpol PP dengan Dinas Damkar dan Penyelamatan, penggabungan dinas di sektor pangan, hingga rasionalisasi bagian di Sekretariat Daerah. Langkah ini dilakukan untuk memangkas tumpang tindih kewenangan dan mendorong efisiensi anggaran.
DPRD Bengkalis menegaskan, Ranperda ini akan dibahas secara mendalam di panitia khusus sebelum disahkan menjadi perda. Seiring itu, perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga ikut masuk dalam agenda pembahasan.
Dengan transformasi Bappeda menjadi BRIDA, Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih inovatif, responsif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah yang serius membangun masa depan berbasis ilmu pengetahuan.
Penulis Harry
