BENGKALIS —Kompassindonesianews.com Skandal dugaan asusila di Desa Temeran, Kecamatan Bengkalis, kini memasuki babak baru yang lebih serius. Setelah resmi dilaporkan ke Polres Bengkalis, kasus ini tak lagi sekadar isu lokal, melainkan telah menjadi sorotan publik yang memicu gelombang tekanan terhadap pemerintah desa dan kecamatan. Rabu, 15/04/2026
Laporan tersebut diajukan oleh seorang perempuan berinisial L, istri sah dari A, pada Selasa (14 April 2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Pengaduan itu telah diterima secara resmi dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan.
Informasi yang berkembang menyebutkan, dugaan hubungan terlarang antara A dan N bukanlah hal baru. Relasi tersebut diduga telah berlangsung sejak Agustus 2021, menunjukkan adanya pola yang berulang dan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Yang semakin memperkuat perhatian publik adalah fakta bahwa kasus ini sebelumnya telah dimediasi di tingkat desa. Pada 25 November 2025, A dan N menandatangani surat pernyataan bermaterai yang turut diketahui oleh Kepala Desa Temeran, Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan dari kedua belah pihak.
Dalam pernyataan tersebut, keduanya mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bahkan, terdapat kesepakatan untuk menerima konsekuensi apabila pelanggaran kembali terjadi.
Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik.
A, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur BUMDes Desa Temeran sebelum mengundurkan diri, mengakui bahwa hubungan tersebut masih berlanjut hingga 27 Maret 2026. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa komitmen yang telah dibuat di hadapan pemerintah desa diduga telah dilanggar.
Sementara itu, N yang saat ini masih menjabat sebagai Bendahara Desa Temeran memilih bungkam. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi resmi meskipun telah berulang kali dimintai keterangan.
Sikap diam tersebut memicu kritik tajam dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa sebagai aparatur desa, N seharusnya memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Ini bukan sekadar persoalan pribadi. Ini menyangkut integritas jabatan. Jika benar terbukti, harus ada tindakan tegas. Tidak boleh ada perlakuan khusus,” tegas seorang warga.
Desakan agar N diberhentikan dari jabatannya pun terus menguat. Masyarakat menilai, dugaan pelanggaran tersebut telah mencederai kepercayaan publik dan mencoreng citra pemerintahan desa.
Tak hanya itu, sorotan juga tertuju kepada Kepala Desa Temeran, Arifin, serta Camat Bengkalis, Rafli Kurniawan. Keduanya dinilai telah mengetahui persoalan ini, namun hingga kini belum menunjukkan langkah konkret yang tegas.
“Jangan tunggu situasi semakin panas. Kades dan camat harus segera bertindak. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat bisa runtuh,” ujar warga lainnya.
Dari sisi hukum, laporan yang telah masuk mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 284 KUHP tentang perzinaan. Sementara dari aspek administratif, jika terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi yang mengatur etika dan disiplin perangkat desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta aturan turunannya.
Dengan berbagai bukti yang telah mencuat—mulai dari surat pernyataan, pengakuan, hingga laporan resmi ke kepolisian—publik menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda langkah tegas.
Masyarakat bahkan menyatakan siap mengawal kasus ini hingga ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang.
“Ini ujian bagi pemimpin. Tegakkan aturan atau kehilangan kepercayaan masyarakat,” tutup warga.
Penulis: Harry
