Kupang –Kompassindonesianews.com Situasi ekonomi nasional yang ditandai dengan pelemahan nilai tukar Rupiah serta meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mendapat perhatian serius dari aktivis mahasiswa dan penggiat politik asal Nusa Tenggara Timur, Iwantonius Miha Njurumana.
Menurut Iwantonius, kondisi ekonomi yang sempat memperlihatkan nilai tukar Rupiah berada di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan masyarakat. Di sisi lain, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax turut memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pelaku usaha kecil.
“Pelemahan Rupiah bukan hanya persoalan angka di pasar keuangan, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika nilai tukar melemah, harga barang impor dan biaya produksi berpotensi meningkat. Pada akhirnya, masyarakat yang harus menanggung beban tersebut,” ujar Iwantonius dalam keterangannya, Jumat (12/6).
Ia menilai bahwa pemerintah dan otoritas moneter perlu mengambil langkah yang terukur dan efektif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan yang ditempuh harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut, Iwantonius menyoroti polemik kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sehingga kebijakan yang berdampak pada pengeluaran rumah tangga perlu dipertimbangkan secara matang.
“Ketika harga BBM naik, biaya distribusi barang ikut meningkat. Dampaknya bisa dirasakan hampir di semua sektor. Karena itu, pemerintah harus memastikan adanya langkah-langkah perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi,” tegasnya.
Terkait perdebatan mengenai efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global, Iwantonius menilai bahwa koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait harus terus diperkuat. Menurutnya, tantangan ekonomi global tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan memerlukan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan publik terhadap kebijakan ekonomi tetap diperlukan sebagai bagian dari proses demokrasi.
“Pemerintah harus transparan dalam menjelaskan kondisi ekonomi yang sebenarnya kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menambah deretan respons dari berbagai elemen masyarakat yang menaruh perhatian terhadap dinamika ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global yang masih memengaruhi stabilitas nilai tukar dan harga energi di Indonesia.
