Jakarta – kompassindonesianews.com/ — Setelah pergantian di kursi Menteri Keuangan, perhatian publik kini beralih kepada Suahasil Nazara. Bukan semata tentang siapa yang menduduki kursi bendahara negara, tetapi tentang bagaimana uang negara dikelola dan ke mana arah ekonomi Indonesia dibawa.
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Dua hari setelah pergantian itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sejumlah harapan kepada Suahasil. Salah satu yang paling disorot adalah agar ekonomi dan keuangan syariah tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan terintegrasi dalam kerangka pengelolaan keuangan serta kebijakan fiskal nasional.
Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI KH M Cholil Nafis mengatakan potensi ekonomi umat sangat besar. Namun menurutnya, kekuatan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat memberi kontribusi yang lebih nyata terhadap pembangunan nasional.
“Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia.”
Pernyataan tersebut disampaikan Cholil saat menanggapi pelantikan Suahasil sebagai Menkeu.
MUI Dorong Ekonomi Syariah Masuk Arus Utama Fiskal
Menurut MUI, berbagai instrumen ekonomi umat saat ini masih tersebar di banyak ruang—mulai dari perbankan syariah, industri halal, hingga dana sosial keagamaan.
Cholil berharap berbagai potensi tersebut dapat dikonsolidasikan dan memperoleh ruang yang lebih jelas dalam manajemen keuangan negara.
Gagasan itu bukan muncul secara tiba-tiba. Beberapa hari sebelumnya, DSN-MUI juga mendorong konsep Danantara Syariah, sebuah wadah yang diusulkan untuk mengonsolidasikan aset dan potensi ekonomi berbasis syariah.
Dalam pembahasan sebelumnya, gagasan itu telah disampaikan kepada Rosan Roeslani, CEO Danantara sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah. Rosan disebut menyambut baik gagasan tersebut dan akan menindaklanjutinya melalui pembahasan serta kajian lebih mendalam.
Bagi MUI, arah yang hendak dibangun bukan sekadar memperbesar sektor finansial syariah.
Uang diharapkan tetap tersambung dengan sektor riil, investasi, produksi, dan aset yang memiliki dasar yang jelas.
Dengan cara pandang tersebut, ekonomi syariah diharapkan tidak berhenti pada label halal, tetapi tumbuh menjadi ekosistem produksi dan investasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Zakat Diusulkan Menjadi Tax Credit
Pesan lain yang disampaikan MUI menyentuh salah satu instrumen sosial keagamaan yang sangat besar di Indonesia: zakat.
Cholil berharap zakat dapat diperlakukan sebagai tax credit, yakni pengurang langsung atas pajak yang harus dibayarkan, bukan semata pengurang penghasilan kena pajak.
Menurutnya, pola tersebut akan mempertemukan dua kepentingan: kewajiban agama dan kewajiban sebagai warga negara.
Gagasan tersebut masih merupakan usulan MUI kepada pemerintah, bukan kebijakan fiskal yang telah berlaku. ANTARA juga melaporkan bahwa MUI berharap Menkeu baru dapat mempertimbangkannya dalam kerangka kebijakan perpajakan.
APBN Diminta Tetap Sehat
Selain ekonomi syariah, MUI menitipkan pesan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cholil meminta Suahasil menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN sekaligus berupaya menekan penambahan utang negara.
Pesan tersebut datang kepada sosok yang bukan wajah baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Suahasil telah lama berada di lingkungan kementerian tersebut, termasuk sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 2019–2024 dan kembali pada 2024–2026, serta pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal.
Menariknya, sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil pada awal September masih menjabat Wakil Menteri Keuangan dan menyampaikan bahwa APBN memiliki ruang untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kementerian Keuangan kala itu menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan penguatan ketahanan fiskal.
Setelah dilantik, Suahasil kembali menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, pesan MUI mengenai APBN bertemu dengan agenda yang juga telah disampaikan Suahasil sendiri: menjaga stabilitas fiskal sambil tetap memberi ruang bagi pertumbuhan.
Penerimaan Negara Jangan Hanya Bertumpu pada Satu Pintu
MUI juga mendorong pemerintah memperluas sumber penerimaan negara.
Cholil mengusulkan optimalisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan penerimaan dari sektor korporasi, sembari tetap memperhatikan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan pajak berganda.
Gagasan ini menempatkan penerimaan negara bukan hanya sebagai urusan menaikkan angka pemasukan, tetapi juga bagaimana negara menciptakan basis ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Di sinilah diskusi ekonomi syariah dan kebijakan fiskal bertemu pada pertanyaan yang lebih luas:
bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia dapat dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya tidak berhenti pada neraca, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat?
Suahasil Datang, Agenda Besar Menunggu
Perubahan Menteri Keuangan tentu membawa babak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia.
MUI sudah menyampaikan pesannya.
Jaga APBN.
Tekan utang.
Perkuat ekonomi syariah.
Konsolidasikan potensi ekonomi umat.
Dorong pembahasan Danantara Syariah.
Dan pertimbangkan kembali posisi zakat dalam sistem perpajakan.
Namun semua itu masih berada dalam dua wilayah yang berbeda: sebagian merupakan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, sementara sebagian lainnya adalah gagasan dan usulan MUI yang membutuhkan kajian, regulasi, serta keputusan pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah gagasan ekonomi tidak ditentukan oleh seberapa indah ia dibicarakan di ruang konferensi.
Ia ditentukan ketika modal bergerak menjadi usaha, usaha menjadi lapangan kerja, dan pertumbuhan benar-benar sampai ke kehidupan masyarakat.
Kini Suahasil Nazara memegang salah satu kunci terpenting dalam proses tersebut.
APBN bukan sekadar angka. Ia adalah kumpulan amanah yang berasal dari rakyat dan kembali kepada rakyat.
Dan di balik angka-angka itu, ada satu harapan yang sederhana: negara kuat secara fiskal, ekonomi umat tumbuh produktif, dan pembangunan mampu menghadirkan kesejahteraan yang terasa sampai ke rumah-rumah warga.
Burhanudin Fajri
