Batam, kompasindonrsiansws.com – 6 Februari 2025 – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk mengevaluasi kinerja layanan keimigrasian serta dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap operasional di lapangan. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk mendorong penerapan digitalisasi dalam sistem pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan petugas yang bertugas di perbatasan.
Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, menegaskan bahwa Batam memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan pelayanan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak guna mengoptimalkan arus lalu lintas orang di wilayah ini.
“Batam adalah salah satu wilayah dengan perlintasan internasional yang sangat tinggi. Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, pelayanan tetap berjalan dengan baik dan didukung oleh teknologi yang lebih modern,” ujar Willy.
Lonjakan PNBP, Bukti Efektivitas Layanan
Komisi XIII menyoroti peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Imigrasi Batam yang mencapai Rp143,19 miliar pada tahun 2024, jauh melampaui target Rp59,35 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan imigrasi memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan perlu dikelola lebih optimal.
“Kami mengapresiasi pencapaian ini. Namun, keberhasilan ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam aspek kecepatan layanan maupun kesejahteraan petugas,” tambah Willy.
Fokus pada Digitalisasi dan Modernisasi Infrastruktur
Salah satu rekomendasi utama dalam kunjungan ini adalah percepatan digitalisasi layanan imigrasi di Batam, termasuk penambahan auto gate di pelabuhan dan bandara, serta pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi. Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sistem pemantauan digital untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing (WNA).
“Kami akan mengintegrasikan sistem digital dan pengawasan berbasis satelit untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan di perbatasan, terutama di wilayah Kepulauan Riau,” jelas Saffar.
Kesejahteraan Petugas Imigrasi di Perbatasan Jadi Sorotan
Selain digitalisasi, Komisi XIII juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petugas imigrasi, terutama mereka yang bertugas di daerah perbatasan. Menurut Willy, petugas yang bekerja di titik-titik strategis harus mendapatkan apresiasi yang layak atas tanggung jawab besar yang mereka emban.
“Kami ingin memastikan bahwa petugas imigrasi mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang sesuai dengan tugas berat yang mereka jalankan, agar mereka dapat bekerja dengan maksimal tanpa kendala kesejahteraan,” ujarnya.
Sinergi dengan Pihak Pelabuhan untuk Kelancaran Layanan
Kunjungan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara imigrasi dan pengelola pelabuhan untuk memastikan kelancaran arus masuk dan keluar orang di Batam. Koordinasi yang lebih erat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan serta memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing.
“Kami akan terus memperkuat sinergi antara imigrasi dan pelaku usaha pelabuhan agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” tambah Saffar.
Membangun Layanan Imigrasi yang Lebih Profesional dan Transparan
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI dalam mendukung transformasi layanan imigrasi di Batam agar lebih modern, efisien, dan transparan. Dengan peningkatan teknologi, infrastruktur, serta kesejahteraan petugas, diharapkan Kantor Imigrasi Batam dapat menjadi contoh dalam pelayanan keimigrasian yang profesional dan berbasis digital. (Nursalim Turatea).
