PEKANBARU –kompassindonesianews.com – Gonjang-ganjing kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akhirnya dijawab langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Taufik Oesman Hamid. Dalam keterangannya, Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau mengungkapkan bahwa daerah ini berpotensi mengalami defisit cukup besar, mencapai Rp3,5 triliun.
Taufik menjelaskan, angka defisit itu didapat setelah Pemprov Riau melakukan kalkulasi ulang atas realisasi pendapatan daerah tahun 2024. Ia menyebut, pendapatan daerah yang hanya mencapai 85,38 persen dari target berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2024, menyebabkan adanya potensi pendapatan tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun lebih.
“Hal ini berdampak langsung pada terjadinya tunda bayar atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Oleh sebab itu, Pemprov Riau perlu menghitung ulang kondisi riil APBD 2025,” ujar Taufik usai mengecek ketersediaan bahan pokok menjelang lebaran di Komplek Pergudangan Bulog, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Ia menambahkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau telah diminta melakukan exercise atau simulasi ulang atas potensi pendapatan tahun 2025. Hasilnya, diperkirakan pendapatan daerah akan mengalami penyesuaian atau penurunan lebih dari Rp1,3 triliun. Sehingga, total potensi pendapatan Pemprov Riau di tahun 2025 diprediksi hanya sekitar Rp8,2 triliun.
“Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 triliun lebih, Pendapatan Transfer diperkirakan turun sekitar Rp190 miliar lebih, dan potensi pendapatan lainnya juga turun sekitar Rp80 juta. Selain itu, ada penyesuaian pendapatan pembiayaan daerah yang berkurang sekitar Rp100 miliar lebih,” terangnya.
Sementara dari sisi belanja, Taufik menyebutkan bahwa justru ada potensi kenaikan. Ini lantaran adanya beban tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp916 miliar lebih, tunda salur bagi hasil kabupaten/kota sebesar Rp550 miliar lebih, beban pajak (PFK) Rp39 miliar, serta belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp705 miliar. Jika dijumlahkan, kebutuhan belanja di APBD 2025 mencapai Rp11,7 triliun lebih.
“Dengan pendapatan hanya Rp8,2 triliun dan belanja yang membengkak menjadi Rp11,7 triliun lebih, maka ada selisih atau defisit sebesar Rp3,5 triliun,” ungkapnya.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Taufik memastikan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan langkah efisiensi secara besar-besaran, namun tetap memprioritaskan pelayanan publik.
“Gubernur sudah menginstruksikan agar efisiensi dilakukan secara ketat, tetapi sektor layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur tetap harus maksimal,” tegasnya.
Menanggapi adanya pandangan lain yang menyebut defisit APBD 2025 hanya sekitar Rp132 miliar, Taufik tidak menampiknya. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan defisit yang tercatat dalam buku APBD Murni 2025 yang direncanakan akan ditutupi melalui potensi pembiayaan dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
“Angka Rp132 miliar itu memang sesuai dengan defisit yang tertuang dalam APBD 2025. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kondisi riil di lapangan akibat realisasi pendapatan 2024 yang tidak tercapai. Ini akan memberikan efek domino pada keuangan daerah di 2025,” jelas Taufik.
Pihaknya kini masih menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui besaran SiLPA yang dapat dicatatkan pada Perubahan APBD 2025.
“Kita tunggu saja nanti berapa riil SiLPA-nya setelah audit BPK keluar,” pungkasnya.
penulis Ardes
