Kabupaten Sleman – Kompassindonesianews.com Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,5% sedangkan Provinsi DIY sebesar 18% sementara di Kabupaten Sleman lebih rendah yaitu 12%.
Adapun data pemantauan status gizi melalui ePPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) mencatat bahwa pada tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Sleman turun menjadi 4,41% dari 4,51% di tahun sebelumnya.
Meskipun angka ini lebih baik di bandingkan tingkat nasional maupun Provinsi D.I.Yogyakarta, upaya percepatan penurunan stunting tetap harus dilakukan secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan oleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Sleman, Wildan Solichin saat acara Workshop rembuk stunting Kabupaten Sleman tahun 2025 di Prima SR Hotel dan Convention pada hari Selasa 25 Maret 2025.
Menurut Wildan, penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2024-2025.
Ia menyebut, stunting tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan. Tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, oleh karena itu pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting melalui berbagai kebijakan terpadu,” tambah Wildan.
Hal tersebut mendapat dukungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto dirinya menegaskan bahwa Workshop ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menekan angka stunting di Kabupaten Sleman.
” Melalui evaluasi capaian program dan penyusunan strategi baru, diharapkan angka stunting di Kabupaten Sleman dapat terus menurun secara signifikan,” kata Sekda.
Lanjut Susmiarto, juga menyebut pentingnya program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman yaitu ” Bergas Waras Cerdas ” yang mencakup jaminan gizi 1.000 hari pertama kehidupan serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak,” tutup Susmiarto.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Provisi DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah menekankan pentingnya penanganan stunting yang berkesinambungan dan melibatkan semua unsur pentahelix yaitu pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan masyarakat.
Rembug Stunting ini, menjadi gong awal bagi kita dalam berkontribusi menurunkan angka stunting sesuai peran masing – masing,” ujarnya.
Workshop Rembug Stunting ini diikuti oleh 130 peserta, termasuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman, Kapanewon/ Kecamatan, dan Kakurahan Lokus Stunting, akademisi, organisasi profesi, serta perwakilan pengusaha dan forum kemasyarakatan.
Adapun materi yang di sampaikan dalam Workshop mencakup berbagai aspek intervensi dan strategi penurunan stunting, dengan narasumber dari Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Sleman.
Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh pemangku kepentingan guna menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sleman.
Langkah ini sejalan dengan visi Sleman 2025-2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadilan, serta mendukung target nasional menuju Indonesia Emas 2045.(JN)
