OPINI
Oleh: Harry Warisman syaputra
Ada ironi yang terus berulang dalam cara negara menangani kemiskinan di Indonesia: anggaran triliunan rupiah digelontorkan setiap tahun, program bantuan sosial terus diperluas, tetapi kemiskinan tak kunjung benar-benar terurai. Yang berubah hanya angka—naik turun mengikuti situasi—sementara akar persoalan tetap dibiarkan utuh.
Masalahnya bukan semata pada besaran anggaran atau jumlah program. Masalahnya lebih mendasar: kekeliruan memahami siapa yang sedang dibantu. Fakir dan miskin disamaratakan. Dua kondisi yang jelas berbeda dipaksa masuk dalam satu keranjang kebijakan yang sama.
Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini kegagalan cara berpikir.
Fakir adalah mereka yang nyaris terputus dari kehidupan ekonomi—tidak punya penghasilan, tidak punya akses, bahkan sering kehilangan daya untuk bangkit. Mereka hidup dalam kondisi ekstrem yang membutuhkan intervensi penuh. Sementara miskin masih memiliki penghasilan, meski tidak cukup. Mereka tidak sepenuhnya lumpuh—mereka hanya kekurangan kesempatan.
Namun dalam praktiknya, negara memperlakukan keduanya dengan resep yang sama: bantuan sosial.
Akibatnya bisa ditebak, Fakir tetap tidak keluar dari keterpurukan karena bantuan yang diberikan hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk memulihkan kondisi. Sementara kelompok miskin justru perlahan didorong masuk ke dalam budaya ketergantungan. Bantuan yang seharusnya menjadi jaring pengaman berubah menjadi jebakan yang membuat orang sulit bergerak.
Lebih parah lagi, negara tampak nyaman dengan pendekatan ini. Bantuan sosial menjadi alat paling “aman” secara politik: mudah didistribusikan, cepat terlihat hasilnya, dan bisa diklaim sebagai keberhasilan. Tapi di balik itu, tidak ada perubahan struktural yang benar-benar terjadi.
Ini seperti memadamkan api dengan air yang hanya cukup untuk membuat asapnya tidak terlihat.
Persoalan lain yang tak kalah memalukan adalah soal data. Sudah menjadi rahasia umum bahwa data kemiskinan sering kali berantakan. Orang yang seharusnya masuk kategori fakir tidak terdata, sementara yang jelas-jelas mampu justru menikmati bantuan. Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini bentuk nyata dari kegagalan sistemik.
Jika data saja tidak bisa dipercaya, lalu atas dasar apa kebijakan dibuat?
Yang lebih mengkhawatirkan, penanganan kemiskinan di Indonesia cenderung kehilangan arah jangka panjang. Negara lebih sibuk menjaga stabilitas sesaat daripada membangun kemandirian. Bantuan diberikan terus-menerus tanpa strategi keluar yang jelas. Seolah-olah kemiskinan memang harus tetap ada—cukup dikelola, bukan diselesaikan.
Padahal, jika negara benar-benar serius, pendekatannya harus berbeda secara radikal.
Fakir harus diperlakukan sebagai tanggung jawab penuh negara—dengan jaminan hidup yang layak dan intervensi yang menyeluruh. Tidak setengah-setengah, Tidak sekadar bantuan tunai.
Sementara miskin harus didorong keluar dari keterbatasan melalui akses: pekerjaan, modal, pendidikan, dan peluang usaha. Mereka butuh jalan, bukan belas kasihan.
Tetapi untuk sampai ke sana, negara harus berani meninggalkan pendekatan lama yang sudah terbukti tidak efektif. Harus ada keberanian untuk mengakui bahwa selama ini ada yang keliru.
Sayangnya, keberanian itu yang belum terlihat.
Penanganan kemiskinan masih terjebak dalam pola populis: memberi lebih mudah daripada memberdayakan. Membagikan bantuan lebih cepat daripada membangun sistem. Dan selama pola ini terus dipertahankan, kemiskinan akan tetap menjadi “proyek abadi” yang tak pernah benar-benar selesai.
Di titik ini, kita perlu bertanya secara jujur: apakah negara benar-benar ingin menghapus kemiskinan, atau hanya ingin mengelolanya agar tidak terlihat terlalu buruk?
Karena selama fakir dan miskin terus disamaratakan, selama bantuan dijadikan solusi utama, dan selama data dibiarkan kacau, maka yang terjadi bukanlah pengentasan kemiskinan—melainkan pelestarian kemiskinan dalam wajah yang lebih rapi.
Ini bukan lagi soal program. Ini soal keberanian untuk berubah.
Dan jika keberanian itu tidak juga muncul, maka satu hal yang pasti: kemiskinan akan terus diwariskan, sementara negara sibuk merasa sudah bekerja.
