https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg
Berita  

Idul Fitri di Depan Mata, Gaji Kades di Meranti Mandek—94 Desa Belum Terima Hak

https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg

MerantiKompassindonesianews.com -Di saat Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, kabar pahit justru datang dari para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Hingga kini, dari total 96 desa,di duga baru dua desa yang menerima gaji bulan Februari 2026, sementara 94 desa lainnya masih menunggu tanpa kejelasan.

Situasi ini sontak memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kades yang enggan disebutkan namanya mengaku kondisi ini sangat menekan, terlebih kebutuhan jelang Lebaran terus meningkat.

“Lebaran sudah di depan mata, tapi gaji kami belum juga dibayarkan. Mau tidak mau, banyak yang terpaksa mencari pinjaman,” ungkap salah satu sumber pada Rabu 18 Maret 2026.

Ironisnya, sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengeluarkan surat edaran tertanggal 11 Maret 2026 terkait pencairan penghasilan tetap (Siltap) dan non-Siltap Kades. Namun realisasi di lapangan jauh dari harapan, dengan alasan kas daerah disebut kosong.

Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya besar di kalangan Kades dan masyarakat, terutama terkait pengelolaan anggaran daerah yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kalau anggaran sudah disahkan, kenapa saat kebutuhan mendesak seperti ini justru tidak tersedia? Ini sangat memprihatinkan,” tegas sumber lainnya.

Para Kades berharap Bupati segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Mereka menegaskan, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya hak-hak mereka dipenuhi tepat waktu.

“Jangan sampai kami harus menyambut Lebaran dalam kondisi terhimpit. Kami butuh kepastian, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Asrorudin.

Penulis Harry

NATAL-ANDI-SUHAY-II

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *