https://kompassindonesianews.com/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-14-at-13.38.09.jpeg
Post Views: 160
Jambi//Tebo KompassIndonesiaNews.Com Polemik mengenai dana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diajukan Pemerintah daerah Kabupaten Tebo, tuai sejumlah sorotan.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dituding sengaja menghindari rapat koordinasi dengan pihak DPRD Tebo terkait perubahan nilai pinjaman yang dinilai tidak transparan.
Ihsanuddin Wakil Ketua I DPRD Tebo,, mengungkapkan kekecewaannya setelah agenda rapat yang dijadwalkan pada 27 April 2026 tak di hadiri oleh satupun anggota tim TPAD,
Pihak dewan sebenarnya telah melayangkan panggilan resmi kepada tim TAPD untuk memberikan penjelasan rinci mengenai pengurangan nilai pinjaman dari semula Rp140 miliar menjadi sekitar Rp100 miliar.
“Kami sudah menunggu hingga sore hari di kantor DPRD, namun tidak ada satu pun anggota tim TAPD yang menampakkan batang hidungnya”ungkap Ihsan.
Ketimpangan Informasi dan Perubahan Sepihak yang menjadi sorotan tajam bagi legislatif adalah fakta bahwa informasi mengenai pemangkasan dana pinjaman sebesar Rp140 miliar tersebut justru diketahui melalui pemberitaan media massa, bukan melalui dokumen resmi atau surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
Ihsanuddin menekankan bahwa setiap perubahan dalam postur anggaran—termasuk pinjaman daerah—harus melewati mekanisme pembahasan bersama.
Lebih lanjut Ihsan mengatakan, Pengurangan nominal tersebut otomatis akan berdampak pada penghapusan beberapa item program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
“Mekanismenya tidak bisa dimainkan sendiri. Kami perlu tahu item pembangunan mana yang dihilangkan dan apa urgensinya. Jangan sampai proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat justru dipangkas tanpa alasan yang jelas”ungkap ihsan.
Secara aturan, hal yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan bersama tidak boleh dihilangkan begitu saja, Kecuali memang dana nya berkurang, itu pun harus ada revisi yang disetujui bersama.
“Jika terus-terusan seperti ini, kami akan mempertanyakan legalitas proses pinjaman ke PT SMI tersebut, Dengan mangkir nya tim TAPD dari jadwal rapat yang di tentukan, bukan sekadar masalah kehadiran saja, tapi masalah etika birokrasi dan transparansi anggaran yang di nilai menciderai kepercayaan masyarakat melalui DPRD sebagai pengawas anggaran “pungkas ihsan
Hingga berita ini diturunkan, pihak TAPD Kabupaten Tebo belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran mereka dalam rapat koordinasi tersebut maupun terkait detail pemangkasan dana pinjaman.
(Nata)
Berita Terkait
Polda DIY Gelar Puncak Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80, Ratusan Warga Dapat Layanan Medis Gratis dan Bantuan Sosial YOGYAKARTA – KompassIndonesianews.com, Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polda DIY melalui Bidang Kedokteran menggelar kegiatan Puncak Bakti Kesehatan di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Selasa (23/6/2026). Kegiatan bakti kesehatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai bentuk dukungan yang langsung dirasakan warga. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, S.I.K. bersama Wakapolda DIY Brigjen Pol Eddy Djunaedi, S.I.K. dan jajaran Pejabat Utama Polda DIY turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapolda DIY menyapa langsung masyarakat peserta bakti kesehatan serta memastikan pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 158 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dengan berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, laboratorium sederhana, pemeriksaan kesehatan gigi, konsultasi dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, hingga pemeriksaan kepadatan tulang. Selain pelayanan kesehatan, Polda DIY juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, di antaranya bantuan kursi roda, bantuan sosial, serta pembagian kaca mata gratis bagi warga yang membutuhkan. Tidak hanya menyasar kesehatan masyarakat secara umum, kegiatan ini juga memberikan perhatian kepada kelompok pekerja dengan pemberian Kartu Bhayangkara Prioritas bagi buruh sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap masyarakat pekerja. Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K. mengatakan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi jajaran Polri untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat. “Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, Polda DIY ingin menghadirkan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar, sehingga kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu meringankan beban warga,” ujar Kombes Pol Ihsan, S.I.K. Selain di lokasi kegiatan, peserta juga mengikuti rangkaian Puncak Bakti Kesehatan yang terhubung secara daring melalui zoom dari lapangan Lemdiklat Polri. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan mitra terkait, di antaranya Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, jajaran TNI, tenaga kesehatan, pemerintah kapanewon, pemerintah kalurahan, serta organisasi masyarakat dan pekerja. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polda DIY berharap semangat pengabdian Polri dapat terus diwujudkan melalui pelayanan yang humanis, kepedulian sosial, dan sinergi bersama masyarakat.(Joni)
