Garut, Kompassindonesianews.com
Mencuatnya isu dugaan “mahar jabatan” dalam pengangkatan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Garut terus menuai sorotan. Di tengah polemik tersebut, desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) semakin menguat.
Tokoh hukum Garut, Syam Yousef Djojo, menegaskan bahwa Bupati Garut harus segera mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan isu ini berlarut tanpa kejelasan.
“Bupati harus segera melakukan evaluasi menyeluruh di tubuh Disdik. Jangan sampai isu ini terus berkembang tanpa penanganan yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, dugaan adanya praktik “mahar” dalam jabatan, jika benar terjadi, merupakan persoalan serius yang berpotensi mencederai integritas birokrasi, khususnya di sektor pendidikan.
Ia menekankan bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bersih dari praktik transaksional. Karena itu, setiap proses pengangkatan jabatan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan.
“Kalau benar ada praktik seperti itu, tentu harus diusut. Tapi kalau tidak benar, pemerintah juga wajib membuka secara terang agar tidak menimbulkan fitnah,” tegasnya.
Syam juga mendorong agar dilakukan audit internal maupun eksternal guna memastikan seluruh proses pengangkatan korwil berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya peran pengawasan dari legislatif serta aparat penegak hukum untuk menjaga akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
“Pengawasan harus berjalan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Hingga saat ini, polemik pengangkatan korwil dan isu yang menyertainya masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Garut segera memberikan penjelasan terbuka serta mengambil langkah konkret agar polemik ini tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
(D.Hendar)
