Jambi//Tebo ~ KompassIndonesiaNews.Com Forum Masyarakat Tebo, (TIM 8) Menyoroti tajam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi, atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan tim 8 terdapat pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tebo, terkait anggaran dalam pengadaan satu unit genset senilai Rp548.340.000.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Setda Kabupaten Tebo merealisasikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai Rp6.394.792.107,00. Di dalamnya, terdapat alokasi khusus untuk pengadaan unit genset dengan nilai Rp548.340.000,00.
Namun, hasil uji petik dokumen oleh auditor membongkar fakta bahwa fisik genset tersebut tidak pernah digunakan untuk menunjang operasional Pemerintah Kabupaten Tebo.
Barang tersebut langsung dikirim oleh rekanan penyedia ke Polda Jambi berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 000.2.3.2/18/8/SETDA-PERLENGKAPAN/2025 tertanggal 8 September 2025.
Pengalihan aset ini dinyatakan sebagai pelanggaran oleh BPK, karena Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sama sekali tidak bisa menunjukkan dokumen wajib, berupa Surat proposal permohonan hibah resmi dari institusi penerima.
Tidak ada nya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai ikatan legal dan Surat Keputusan (SK) Bupati Tebo mengenai penetapan penerima hibah barang, Modus menyamarkan anggaran hibah ke dalam pos belanja modal ini diduga kuat sengaja dilakukan untuk melompati ketatnya birokrasi penyerahan aset daerah.
Bobrok nya mekanisme pengelolaan APBD di kabupaten Tebo jangan sampai menyulut emosi masyarakat, dengan alasan efesiensi masyarakat di bungkam, di paksa diam walaupun pun insfratruktur jalan hancur lebur, fasilitas kesehatan yang jauh dari kata layak,sumber perekonomian yang makin sulit tapi pemerintah menghambur uang tanpa mekanisme dan urgensi yang jelas.
(Nata)
