Jakarta – kompassindonesianews.com/ — Ada kalanya umat Islam melihat bulan yang sama dari cara yang berbeda. Ada yang menghitungnya dengan ketelitian angka, ada yang menanti kesaksian mata di bawah langit senja. Namun di balik perbedaan metode itu, ada satu hal yang seharusnya tidak pernah berbeda: kiblat hati untuk tetap menjaga persaudaraan.
Menjelang Ramadan 1448 Hijriah, pembicaraan mengenai awal puasa dan Idul Fitri 2027 mulai menghangat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) telah menetapkan 1 Ramadan 1448 H bertepatan dengan Senin, 8 Februari 2027, sedangkan 1 Syawal 1448 H atau Idul Fitri jatuh pada Selasa, 9 Maret 2027. Ketetapan tersebut merupakan hasil perhitungan astronomis dalam sistem KHGT yang digunakan Muhammadiyah.
KHGT dirancang Muhammadiyah dengan gagasan kalender Islam yang bersifat global: satu hari memiliki satu tanggal yang sama di seluruh dunia. Sistem ini menggunakan hisab hakiki kontemporer dan memandang bumi sebagai satu kesatuan matlak dengan parameter astronomis tertentu. Muhammadiyah bahkan telah menyediakan sistem kalender KHGT secara resmi untuk masyarakat.
Namun, ketetapan Muhammadiyah bukan berarti otomatis menjadi ketetapan seluruh umat Islam Indonesia.
Di sinilah kita belajar bahwa perbedaan fikih bukan selalu pertengkaran. Kadang ia hanyalah perbedaan jalan menuju satu tujuan.
A. Muhammadiyah: Hisab Global, Satu Tanggal Untuk Dunia
Muhammadiyah kini menggunakan KHGT sebagai sistem kalendernya. Dalam konsep tersebut, awal bulan ditentukan berdasarkan perhitungan astronomis dengan prinsip kesatuan matlak global.
Dengan sistem itu, Muhammadiyah telah mencantumkan 8 Februari 2027 sebagai 1 Ramadan 1448 H dan 9 Maret 2027 sebagai 1 Syawal 1448 H.
Bagi Muhammadiyah, kalender yang dapat diprediksi jauh hari memberikan kepastian bagi umat, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, perjalanan, hingga agenda sosial-keagamaan.
B. NU Dan Pemerintah: Hisab Sebagai Data, Rukyat Sebagai Konfirmasi
Sementara itu, tradisi penetapan awal Ramadan dan Syawal yang digunakan pemerintah Indonesia bersama tradisi falakiyah NU menempatkan hisab dan rukyatul hilal dalam satu rangkaian.
Kriteria visibilitas hilal yang digunakan pemerintah mengacu pada MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Data hisab menjadi informasi awal, kemudian rukyat menjadi bagian penting dalam proses konfirmasi sebelum keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat. Pola ini terlihat dalam proses penetapan Ramadan dan Syawal tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, hingga saat ini penetapan resmi pemerintah untuk 1 Ramadan dan 1 Syawal 1448 H belum dapat disebut sebagai keputusan final. Sidang isbat dan proses rukyatul hilal baru akan menjadi bagian dari mekanisme penetapan ketika waktunya tiba.
Bahkan NU Online dalam pemberitaan falakiyah sebelumnya menegaskan bahwa dalam praktik Indonesia, hisab bersifat informatif, sementara rukyat menjadi konfirmasi dalam penetapan awal bulan.
Artinya, jika ada prediksi tanggal yang beredar jauh sebelum Ramadan, masyarakat perlu membedakan antara prediksi astronomis, kalender organisasi, dan keputusan resmi pemerintah.
C. Lalu, Di Mana Posisi PKS?
Menariknya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap yang justru dapat menjadi jembatan dalam persoalan perbedaan ini.
Dalam bayan Dewan Syariah Pusat PKS mengenai awal Ramadan dan Idul Fitri, PKS menjelaskan bahwa penentuan awal bulan dapat menggunakan hisab dan rukyat, sekaligus menegaskan pentingnya mengikuti keputusan pemerintah sebagai representasi ulil amri.
Yang lebih menarik, PKS secara eksplisit menekankan bahwa pilihan fikih organisasinya mengutamakan kebersamaan atau i’tilaf dan tidak membesar-besarkan perbedaan atau ikhtilaf.
Sikap tersebut bukan sekadar teori. Dalam pernyataan PKS mengenai perbedaan waktu Idul Adha, umat Islam juga pernah diingatkan agar perbedaan waktu hari raya tidak menjadi alasan untuk mengorbankan ukhuwah.
Dengan demikian, jika ketiga perspektif ini diletakkan berdampingan, gambarnya menjadi cukup jelas:
Muhammadiyah menempuh pendekatan kalender global berbasis hisab melalui KHGT.
NU dan Pemerintah mempertahankan mekanisme hisab-rukyat dengan kriteria visibilitas hilal dan keputusan resmi melalui sidang isbat.
PKS dalam panduan organisasinya menekankan penggunaan hisab-rukyat sekaligus mengedepankan keputusan pemerintah dan menjaga kebersamaan umat.
Metodenya boleh berbeda.
Tetapi jangan sampai perbedaannya membuat wajah persaudaraan kita berubah.
D. Jangan Sampai Beda Tanggal Menjadi Beda Saudara
Ramadan bukan kompetisi siapa yang paling cepat memulai puasa.
Idul Fitri juga bukan perlombaan siapa yang paling benar mengucapkan takbir lebih dahulu.
Di balik perbedaan penentuan tanggal, semuanya sedang mencari satu hal yang sama: ridha Allah SWT.
Perbedaan dalam persoalan cabang fikih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang khazanah Islam. Yang menjadi persoalan bukan sekadar adanya perbedaan, melainkan bagaimana seorang muslim bersikap ketika berhadapan dengan perbedaan.
Kita boleh yakin dengan metode yang kita ikuti.
Kita boleh memiliki argumentasi ilmiah dan fikih.
Kita boleh mengikuti keputusan ulama dan organisasi yang kita percaya.
Namun keyakinan tidak harus berubah menjadi kesombongan.
Perbedaan tidak harus melahirkan ejekan.
Dan pilihan fikih tidak boleh menjadi tiket untuk merendahkan saudara sendiri.
Sebab ketika takbir berkumandang, suara kita tetap menuju Tuhan yang sama.
Ketika tangan menengadah dalam doa, langit yang kita tuju tetap langit yang sama.
Dan ketika kalimat Allahu Akbar memenuhi masjid, tidak ada tulisan di dahi kita yang mengatakan bahwa Allah hanya menerima takbir dari kelompok tertentu.
Kita berbeda dalam cara membaca tanda-tanda bulan, tetapi kita bersaudara dalam membaca tanda-tanda kebesaran Allah.
E. Ilmu Boleh Berbeda, Adab Harus Tetap Sama
Perbedaan metode hisab dan rukyat semestinya menjadi ruang untuk memperlihatkan kedewasaan umat Islam.
Justru di sinilah adab diuji.
Orang yang berilmu tidak harus mencaci orang yang berbeda.
Orang yang yakin tidak perlu menghina keyakinan saudaranya.
Dan orang yang memiliki dalil tidak perlu kehilangan akhlak ketika menyampaikannya.
Muhammadiyah sendiri dalam pengembangan KHGT menempatkan persoalan kalender sebagai upaya menjawab kebutuhan umat terhadap kepastian penanggalan. Di sisi lain, tradisi NU dan pemerintah menunjukkan pentingnya verifikasi melalui rukyatul hilal dalam mekanisme penetapan nasional.
Sementara itu, sikap PKS yang menekankan kebersamaan menjadi pengingat bahwa perbedaan hasil ijtihad tidak semestinya merobek tali persaudaraan.
Maka, ketika Ramadan 1448 H nanti tiba, mungkin saja masyarakat kembali menghadapi perbedaan penetapan.
Jika itu terjadi, jangan buru-buru mencari siapa yang salah.
Cari tahu dalilnya.
Pahami metodenya.
Hormati ulama yang berbeda.
Ikuti keputusan yang menjadi pegangan masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
Dan yang paling penting, tetaplah menjadi saudara.
Karena umat Islam Indonesia tidak membutuhkan Ramadan yang seragam dengan cara memaksa.
Yang kita butuhkan adalah Ramadan yang penuh ilmu, penuh adab, penuh toleransi, dan penuh kasih sayang.
Sebab pada akhirnya, perbedaan tanggal hanya berlangsung sehari.
Tetapi ukhuwah yang rusak bisa meninggalkan luka bertahun-tahun.
Jangan biarkan hilal yang kecil di langit menjadi alasan hati kita menjadi sempit di bumi.
Biarlah bulan berbeda cara kita menetapkannya.
Namun jangan biarkan hati berbeda dalam mencintai sesama muslim.
Ramadan boleh dimulai dengan perhitungan yang berbeda. Idul Fitri mungkin saja tiba pada hari yang berbeda. Tetapi ukhuwah Islamiyah harus tetap dirayakan setiap hari.
KompassIndonesiaNews — berbeda dalam ijtihad, bersatu dalam ukhuwah.
Penulis:
Burhanudin Fajri
Zill Samt
