Toba|Kompassindonesianews.com– Pemerintah Kabupaten Toba bersama DPRD setempat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 melalui rapat paripurna yang digelar, Rabu (11/11/2026).
Pembahasan diawali dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati serta Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba.
Selain APBD 2027, rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pengusulan lima Ranperda lainnya. Kelima rancangan perda tersebut terdiri atas tiga usulan dari pihak eksekutif (pemerintah daerah) dan dua Ranperda inisiatif dari DPRD Toba.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD Toba di Balige ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Toba, Tomson Manurung didampingi oleh dua pimpinan dewan lainnya, yakni Franshendrik Tambunan dan Henry Tambunan.
Bupati Toba Effendi Napitupulu dalam nota pengantarnya memaparkan arah kebijakan serta target pembangunan daerah yang menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2027. Target tersebut difokuskan pada peningkatan sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Toba.
Menurut Bupati, penyusunan APBD 2027 ini mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Arah pembangunan Kabupaten Toba pada tahun tersebut difokuskan pada empat pilar utara, meliputi peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dengan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian daerah.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah target indikator pembangunan yang ingin dicapai pada 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,28–6,67 persen, tingkat kemiskinan 4,52–5,28 persen, serta IPM sebesar 78,73–79,23.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada kisaran 0,47–0,85 persen dan gini rasio sebesar 0,342–0,344.
Prioritas pembangunan daerah ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.
“Prioritas yang telah disusun pada dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan oleh masing-masing perangkat daerah, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 pada tahun ketiga,” ujar Bupati.
Selain nota pengantar APBD, Bupati juga membacakan nota pengantar tiga Ranperda. Ketiganya yakni Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Bapemperda DPRD Toba, Bigman Butarbutar, menyampaikan dua Ranperda Inisiatif DPRD. Kedua regulasi tersebut yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dengan demikian, terdapat lima Ranperda yang diusulkan untuk dibahas bersama di luar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Kelima regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan potensi daerah, serta pembangunan di Kabupaten Toba.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Kapolres Toba AKBP Vinsensius Jimmy Parapaga, S.I.K., Pabung Kodim 0210/TU Mayor Inf. P. Simarmata, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Horlando Limbong, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Paber Napitupulu, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
(Marhuarar Pangaribuan)
