Lampung Timur, Kompassindonesianews – Menindaklanjuti pemberitaan yang sebelumnya telah Viral di berbagai Platform Digital, Tim Media Kompassindonesianews mencoba menggali informasi lanjutan mengenai pekerjaan proyek perbaikan gorong-gorong yang ada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur kepada pihak Instansi Kepemerintahan diwilayah setempat pada hari Sabtu, 27 Desember 2025.
Menurut informasi yang didapat Tim Kompassindonesianews dari pihak Instansi Kepemerintahan diwilayah setempat, kegiatan pekerjaan perbaikan gorong-gorong sebanyak dua titik yang ada di Desa Sumber Jaya tidak ada kordinasi dengan pihak Kepemerintahan yang ada di wilayah Wawaykarya Karya. Baik pihak Kecamatan maupun pihak Desa justru tidak mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Zainudin selaku Kasi PMD Kecamatan Waway Karya, mewakili Camat Waway Karya Samsul Bahri menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima kordinasi apapun terkait dengan pekerjaan proyek tersebut. Zainudin juga sangat menyangkan hal itu, mengingat segala bentuk program Pemerintah dalam hal proyek pekerjaan yang bersifat menggunakan anggaran dana baik APBD maupun APBN, seharusnya berkordinasi dengan pihak setempat, agar dilakukan pemantauan guna memastikan kualitas pengerjaan sesuai dengan semestinya.
“Tidak ada kordinasi atau izin apapun kepada pihak kami di Kecamatan Waway Karya terkait pekerjaan itu. Bahkan kami tau itu sudah dikerjakan, karna kami sudah baca beritanya di Kompassindonesianews. Seharusnya ada kordinasi dengan pihak Kepemerintahan setempat,biar kami juga bisa melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan proyek itu, agar kualitasnya sesuai dengan seharusnya,” ucap Zainudin.
Selogan “Waway Karya Menjadi Target Proyek Siluman Oleh Para Kontraktor Nakal” diperkuat dengan ditemukannya beberapa pekerjaan proyek yang tanpa menggunakan Papan Informasi tentang pekerjaan proyek yang tengah dilaksanakan. Pekerjaan proyek tanpa menggunakan papan informasi tersebut di duga kuat sebagai trik untuk mengelabui masyarakat agar tidak dapat memantau besarnya anggaran yang di kucurkan oleh Pemerintah guna memastikan kualitas pengerjaan serta sumber anggaran dan volume pada kegiatan pekerjaan perbaikan gorong-gorong tersebut.
Hal tersebut dibenarkan oleh Chandra selaku Kepala Desa Sumber Jaya, saat dihubungi Jurnalis Kompassindonesianews melalui sambungan telepon WhatsApp Chandra menjelaskan, dirinya selaku Kepala Desa setempat tidak pernah diberitahu terkait pelaksaan pekerjaan proyek perbaikan gorong-gorong yang ada diwilayah dibawah kepemimpinannya tersebut.
“Untuk ke pihak Desa sendiri tidak ada kordinasi apapun mengenai pelaksaannproyek itu. Bahkan kami sendiri tidak tau, berapa besaran anggarannya, volumenya, bahkan perusahaan apa yang melaksanakannya juga saya gak tau, karna gak ada kordinasinya, paling nanti udah selesai Dateng minta tanda tangan serah terima, itulah kebiasaan para kontraktor nakal,” ungkapnya dengan nada kesal.
Selain mengaku tidak adanya kordinasi, Chandra juga menyampaikan kepada jurnalis Kompassindonesianews, dirinya mengetahui pekerjaan tersebut telah dilaksanakan melalui pemberitaan pihak Kompassindonesianews yang telah viral diberbagai platform digital. Beberapa waktu sebelumnya, Chandra membenarkan bahwa ada oknum berinisial (HN) warga Sumberrejo yang datang bersama beberapa orang yang disebut merupakan Konsultan yang akan melakukan pengukuran dan pengecekan dilokasi yang telah dilaksanakan proyek tak bertuan tersebut.
“Sebelumnya memang ada Oknum berinisial (HN) dan beberapa orang yg disebut sebagai konsultannya juga, ngecek lokasi dan melakukan pengukuran. Tapi seharusnya kalau memang mereka memahami aturan dan menghargai Kepemerintahan setempat, seharusnya ada laporan kordinasi atau izin kepada pihak kami selaku Pemerintah Desa setempat. Ini namanya mendisfungsikan keberadaan kami namanya,” tutup Chandra dengan ungkapan nada kesalnya.
Mengingat keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selalu diserukan sedang mengalami defisit anggaran, akan tetapi dengan merajalelanya para mafia Proyek menunjukan kegagalan Pemerintah Daerah menjalankan amanah dari masyarakat. Publik kini menyimpulkan, terjadinya defisit anggaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur bukan hanya kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung dalam mengelola Keuangan Daerah, salah satu penyebab utamanya ialah para kontraktor nakal yang dengan secara terbuka mempermainkan anggaran proyek pekerjaan fisik dan non-fisik yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan yang isinya merupakan Mafia uang rakyat.
Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan di akhir Desember 2025, setidaknya terdapat lebih dari sembilan (9) proyek yang ditemukan oleh Jurnalis Kompassindonesianews yang tidak melaksanakan Juknis dan Juklak dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Timur. Sementara diketahui, tiap pekerjaan proyek tersebut menggunakan anggaran APBD dengan nilai yang sangat fantastis, yakni berkisar dari Rp. 500 juta hingga nilai tertinggi Rp. 3 Milyaran lebih.
Pemerintah seolah melihat tapi buta, mendengar namun tuli terhadap aduan-aduan serta temuan dari beberapa awak media tentang marak dan merajalelanya proyek-proyek pembangunan tak ber-tuan seperti siluman. Indikasi adanya keterkaitan antara pihak Pemerintah Daerah yang terkesan tutup mata dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kontraktor dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya menjadi tanda tanya besar dibenak masyarakat.
Administrasi pelaporan menjadi salah satu alasan klasik di kalangan pemerintah. Aturan yang tak jelas, yang hanya dibuat demi saling menutupi kesalahan, seolah menganggap masyarakat hanya sebuah pajangan yang dengan sesuka hati bisa dimainkan dikala jenuh.
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin krusial, dengan lambannya penanganan terhadap aduan-aduan masyarakat yang dinilai seolah semakin tak punya nyali dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Publik kini tengah menunggu kerja nyata para Pemimpin Daerah Kabupaten Lampung Timur, akankah para pemimpin di Lampung Timur tergerak hatinya untuk melakukan Audit secara menyeluruh dan mendalam terhadap segala bentuk penyimpangan yang sudah jelas merugikan Keuangan Negara.
Saat ini tim Tipikor Polda Lampung, Tipikor Polres Lampung Timur beserta Tim Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat turun langsung kelokasi di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan audit secara terbuka sebagaimana
Akankah, pihak Tipikor Polres Lampung Timur bersama Kejaksaan Negeri Lampung Timur mampu melakukan tugasnya seperti yang dilakukan kepada beberapa Oknum pelaku yang telah merugikan Keuangan Negara di proyek Bendungan Marga Tiga beberapa waktu lalu. Kini berat harus diemban oleh kedua pihak tersebut, Tipikor Polres Lampung Timur dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur menjadi penentu dalam persoalan yang membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap pihak Pemerintah.
#Andi Selagai
