BENGKALIS|Kompassindonesianews.com- Di saat Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai agenda meriah dalam rangka Hari Jadi ke-514 Kabupaten Bengkalis, jeritan aparatur desa terkait keterlambatan pembayaran gaji dan buruknya kondisi keuangan desa masih belum menemukan titik terang.
Perayaan yang berlangsung meriah, mulai dari hiburan rakyat hingga Tabligh Akbar bersama dai muda nasional Habib Husein Ja’far Al Hadar yang dipadati ribuan jamaah di Lapangan Tugu Bengkalis pada Jumat, 24 Juli 2026, justru berbanding terbalik dengan kondisi yang dirasakan aparatur desa.
Salah seorang aparatur desa yang meminta namanya dirahasiakan mengaku kecewa dan mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib aparatur desa.
“Entah bagaimana pemerintah ini. Desa sekarang seperti vakum,” ujarnya.
Menurutnya, hingga kini pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) baru dilakukan satu tahap dan hanya cukup untuk membayar gaji bulan Januari dan Februari.
“ADD baru keluar satu tahap, itu hanya untuk bayar bulan Januari dan Februari. Dari bulan Maret sampai sekarang belum ada kejelasan lagi,” katanya.
Ia juga mengaku khawatir keterlambatan pembayaran akan kembali berujung pada tunda bayar seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Entah bagaimana Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini. Kami seperti tidak dianggap. Nanti ujung-ujungnya akhir tahun tunda bayar lagi. Kami bekerja 12 bulan, tapi dibayar tidak sampai 12 bulan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap jalannya pemerintahan desa. Aparatur desa tetap dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara hak-hak mereka belum diterima secara penuh.
Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Di satu sisi pemerintah mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis, namun di sisi lain masih terdapat persoalan mendasar mengenai pembayaran hak aparatur desa yang belum terselesaikan.
Aparatur desa berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera memberikan kepastian terkait pencairan anggaran dan pembayaran gaji yang tertunggak, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terus terganggu.
Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (26/7/2026), Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan aparatur desa tersebut.
(Harry)
