JAKARTA, KompassIndonesiaNews.com – Menteri (ATR-BPN) Agus Harimurti Yudhoyono berjabat tangan dengan (KSP) Moeldoko, sebelum dimulainya sidang kabinet paripurna di Istana Presiden, tampak beberapa Menteri tersenyum saat momen jabat tangan AHY dan Moeldoko.
Sebelum bersalaman dengan AHY Moeldoko menyalami sejumlah Menteri terlebih dahulu termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Awalnya, AHY tampak berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Tak berselang lama, datang Moeldoko ke arah belakang AHY, di Istana Negara, Senin, (26/2/2024).
Kehadiran Moeldoko dari belakang, dengan menyadari AHY langsung menengok dan keduanya berjabat tangan dengan genggaman erat dan berayun-ayun.
Awak Media yang berada dalam Istana Presiden meminta AHY dan Moeldoko menghadap kamera agar diabadikan melalui pemberitaan.
“Pak Moel, Mas AHY,” Wartawan yang meliput bersorak layaknya suporter bola.
Hal ini menjadi surprise para Menteri-Menteri lainnya seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang tampak tersenyum sumringah.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat ke arah AHY dan Moeldoko. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat menengok sebentar.
Sebelumnya, Moeldoko buka suara soal momen salamannya dengan AHY. Moeldoko menyebut momen salaman tersebut merupakan hal yang biasa.
“Namanya juga satu rekan kabinet, ini biasa,” tutur Moeldoko selepas sidang kabinet.
AHY menyampaikan momen salaman dengan Moeldoko adalah hal yang biasa. AHY melontarkan dirinya tidak berbincang dengan Moeldoko saat salaman.
“Oh nggak ngobrol. Yang penting salaman aja, menyambung silaturahmi,” pungkas AHY.
Mengapa pertemuan AHY dan Moeldoko dalam berjabat tangan sangatlah menarik untuk kita cermati. Sebelumnya Moeldoko pernah mencoba mengkudeta posisi AHY dari Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam berpolitik berseteru itu hal yang lumrah sering terjadi untuk para politikus, beda halnya asumsi masyarakat. Karena mereka akan bertemu dalam lingkaran itu juga.
Sebelumnya Moeldoko pernah menempuh jalur hukum untuk memperkarakan DPP Partai Demokrat sebelum Pemilu 2024. Melalui Peninjauan Kembali (PK) diajuka. Moeldoko menggugat melalui Mahakamah Agung dengan hasil ditolak.
Penulis : Gatra
