KABUPATEN SLEMAN, Kompassindonesianews.com – Bupati Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Harda Kiswaya menerima piagam apresiasi atas capaian Kabupaten Sleman sebagai peringkat pertama se – DIY dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor 97,38. Piagam tersebut diserahkan secara lansung oleh, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto pada hari Rabu 19 Maret 2025 di Jogja Expo Center.
Capaian MCP Kabupaten Sleman, skor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 Kabupaten Sleman, meraih skor 92, untuk tahun 2023 sebesar 92, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 97,38. Selain menjadi peringkat pertama se – Provinsi DIY, skor MCP tahun 2024 membawa Kabupaten Sleman menempati peringkat 14 di tingkat nasional.
” Bupati Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan ucapan syukur atas capaian Kabupaten Sleman untuk MCP di tahun 2024. Sebagai tindak lanjut, Harda telah melakukan koordinasi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto untuk mengoptimalkan hasil penilaian tersebut,” kata Harda. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mencegah Kabupaten Sleman, dan seluruh jajarannya dari tindakan korupsi.
Ini mimpi saya, keinginan saya lima tahun ke depan Kabupaten Sleman bersih dari korupsi,” tegas mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman ini.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto mengingatkan kepada Kepala Daerah terkait komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.” Setyo menilai Kepala Daerah, perlu memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi di daerahnya masing – masing. Ia menambahkan agar Kepala Daerah, dapat menjadi contoh bagi karyawan dalam membangun budaya kerja yang bersih dari korupsi
Lanjutnya, kami harapkan dengan rapat koordinasi ini dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing – masing daerah,” jelas Setyo.
Ketua KPK juga memberikan arahan agar kegiatan ini, dapat menjadi sarana kolaborasi dan kerjasama antara Kepala Daerah dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam memberantas korupsi,” tutupnya.(JN)
Editor : Glend
