Tangerang – kompassindonesiaNews – Pada Hari Kamis, 31 Juli 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk di sektor pendidikan swasta. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penggelontoran anggaran sebesar Rp40 miliar dari APBD 2025 untuk mendanai program sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP swasta di wilayah Kabupaten Tangerang.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Pemkab Tangerang melibatkan Inspektorat Daerah dalam pengawasan ketat penggunaan anggaran tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara tepat sasaran dan transparan.
“Karena ini uang negara, maka Inspektorat harus aktif mengawasi dan tentunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar program berjalan lancar tanpa kendala,” tegas Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, dalam pernyataannya di Tigaraksa.
Program sekolah gratis ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Maesyal bersama Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, sejalan dengan misi besar Pemkab Tangerang dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas.
Pendaftaran program ini telah dibuka sejak 22 Mei hingga 18 Juni 2025 dan berhasil menjaring 179 sekolah swasta yang lolos verifikasi, terdiri dari 51 Sekolah Dasar (SD) dan 128 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari jumlah tersebut, total 26.287 pelajar telah tercatat sebagai penerima manfaat, yang terdiri dari 5.371 siswa SD dan 20.916 siswa SMP.
Melalui skema ini, masing-masing sekolah swasta peserta program akan menerima dana bantuan langsung dari APBD yang disalurkan ke rekening sekolah atau yayasan pengelola. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional sekolah seperti pembayaran gaji guru, biaya listrik, serta kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya—namun tidak mencakup keperluan pribadi siswa seperti pembelian sepatu atau seragam.
Langkah strategis ini menjadi bukti bahwa Pemkab Tangerang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Melalui pengawasan berlapis yang melibatkan Inspektorat Daerah dan Dinas Pendidikan, diharapkan pelaksanaan program ini tidak hanya tepat guna, namun juga menjadi model tata kelola pendidikan yang transparan dan berintegritas.
(Dms)
(Dok PemKab Tangerang)
