Garut, Kompassindonesianews.com
Kegiatan akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan peredaran obat keras digelar di Pendopo Garut pada Selasa, 19 Mei 2026. Acara ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait lainnya.
Ketua Garut Human Movement (GHM), Ust. Aam Moch Jalaludin, M. Pd. menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir pihaknya telah melakukan audiensi ke berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, hingga BNN. Namun, menurutnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang jelas.
“Selama ini seperti bola pingpong, belum ada titik terang. Maka hari ini kami mencoba menyatukan semua pihak agar memiliki persepsi yang sama,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Garut. Seluruh stakeholder terkait turut hadir untuk membahas kemungkinan pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait penanganan obat keras.
“Kami hanya memfasilitasi, menyediakan waktu, tempat, dan ruang. Harapannya semua pihak bisa hadir dan berkontribusi,” tambahnya.
Dalam pemaparan dari pihak kepolisian, hingga Mei 2026 tercatat sekitar 3.000 butir obat keras telah disita. Angka ini dinilai cukup mengkhawatirkan dan menjadi alarm serius bagi semua pihak.
GHM berharap penegak hukum dapat lebih tegas dalam menangani peredaran obat keras demi menyelamatkan generasi muda di masa depan. Pasalnya, dampak konsumsi obat keras tidak hanya merusak fisik, tetapi juga dapat mengganggu fungsi otak.
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat juga diimbau untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga diri. Edukasi menjadi kunci utama agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan.
“Sayangilah diri sendiri untuk masa depan, demi generasi bangsa dan negara ke depan,” pungkasnya.
(Tim)
