JAKARTA – Kompassindonesiansws.Com Polemik dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan oleh sejumlah dokter dan tenaga kesehatan (nakes) melalui media sosial terus menjadi perhatian publik. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku prihatin dan menyayangkan munculnya komentar yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026). Ia menegaskan bahwa profesi tenaga kesehatan merupakan profesi kemanusiaan yang menuntut empati, etika, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaan BPJS.
> “Saya sedih sekali melihat. Tenaga kesehatan dan profesi lain yang melayani masyarakat itu harus memiliki empati yang baik. Kasihan masyarakat kita kalau kita kemudian tidak memiliki empati seperti itu,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Menkes menambahkan, Kementerian Kesehatan akan menelusuri status para tenaga kesehatan yang diduga terlibat dalam unggahan tersebut, termasuk memastikan apakah mereka merupakan tenaga kesehatan aktif, aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa, atau masih menjalani pendidikan profesi.
> “Tindakan selanjutnya, nanti kita akan cek apakah yang bersangkutan statusnya itu pegawai atau masih pelajar,” tegasnya.
KKI Kantongi 10 Nama, Pemeriksaan Masih Berlangsung
Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) mengungkapkan telah mengidentifikasi sedikitnya 10 tenaga kesehatan yang diduga membuat komentar bernada merendahkan pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial Threads. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan klarifikasi masih berlangsung.
Pimpinan KKI, Muhammad Syahril, mengatakan para tenaga kesehatan tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
> Bisa jadi bertambah. Akunnya kan tidak dihapus, sehingga masih bisa ditelusuri,” ujar Syahril.
Namun demikian, KKI belum mengungkap identitas maupun tempat para tenaga kesehatan tersebut bekerja. Menurut Syahril, perkara yang sedang diproses saat ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam penggunaan media sosial, bukan terkait pelayanan medis yang diberikan secara langsung kepada pasien.
Berawal dari Keluhan Pasien BPJS
Kasus ini mencuat setelah viral keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Chaerawan, yang mengaku harus menunggu hingga delapan jam untuk mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit. Keluhan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan di media sosial, termasuk sejumlah komentar yang dinilai merendahkan pasien BPJS dan menuai kecaman dari masyarakat.
Menanggapi persoalan lamanya antrean pasien, Syahril menjelaskan kondisi tersebut umumnya terjadi akibat keterbatasan kapasitas rumah sakit, khususnya ruang rawat inap maupun Intensive Care Unit (ICU), yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan.
> “Kalau pasien menunggu dua jam, tiga jam, bahkan satu atau dua hari itu bisa terjadi karena ruang perawatan memang penuh, apalagi bila membutuhkan ICU,” jelasnya.
Ia juga menyarankan agar pasien yang membutuhkan penanganan segera dapat meminta dirujuk ke rumah sakit lain apabila fasilitas di rumah sakit tujuan telah penuh, sehingga pelayanan medis dapat diperoleh lebih cepat.
IDI: Burnout Bukan Alasan Menghina Pasien
Di sisi lain, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Wiweka, mengungkapkan bahwa dari 10 nama yang telah diidentifikasi, sedikitnya terdapat tiga dokter, termasuk seorang dokter gigi. Menurutnya, sebagian dari mereka telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media sosial.
Proses penanganan terhadap dokter yang diduga terlibat kini sedang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Seluruh cabang MKEK di Indonesia telah diminta melakukan klarifikasi sebelum menentukan bentuk pembinaan maupun sanksi etik apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Wiweka memperkirakan proses pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu. Bentuk sanksi etik yang dapat diberikan antara lain teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan melalui seminar atau pendidikan etika profesi, hingga kewajiban mengikuti pendidikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa kelelahan kerja (burnout) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perundungan ataupun penghinaan terhadap pasien, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
> “Apapun itu, burnout atau bagaimanapun, tidak dibenarkan dan tidak ditolerir. Dokter tetap wajib menjaga sikap dan etika, termasuk di ruang digital,” tegasnya.
Menunggu Hasil Pemeriksaan Etik
Kasus ini menjadi pengingat bahwa profesionalisme tenaga kesehatan tidak hanya diukur dari kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika, dan penghormatan terhadap setiap pasien.
Hingga berita ini ditulis, proses klarifikasi dan pemeriksaan etik oleh KKI, MKEK, IDI, serta Kementerian Kesehatan masih berlangsung. Belum ada keputusan akhir mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat, sehingga publik diharapkan menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan.
Pewarta: Mimi (F.A)
