Tangerang – Kompassindonesianews.com Rencana Pemkab Tangerang membangun pagar di Pusat Pemerintahan dengan anggaran Rp 5 miliar menggunakan APBD 2026, saat ini menjadi topik yang hangat di perbincangkan.
Aktivis pergerakan asal Desa Cikasungka – kecamatan Solear menyebut, membangun pagar megah bernilai miliaran rupiah di tengah lesunya kondisi ekonomi masyarakat kecil dinilai memperlihatkan lemahnya empati sosial dan ketidaktepatan skala prioritas dalam perencanaan anggaran APBD daerah.
Saya rasa Pemkab Tangerang tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Anggaran sebesar itu dinilai jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang kurang mampu,” ungkap Syafrudin, SM Jumat (21/8/2026).
Ia Menilai proyek pagar kurang lebih senilai Rp 5 miliar tidak memiliki urgensi yang mendesak. Masih banyak kebutuhan di lingkungan masyarakat yang menjadi skala prioritas.
“Mending anggaran itu untuk antisipasi persoalan banjir nanti saat musim hujan tiba. Perbaikan jalan lingkungan di perkampungan dan pemukiman kumuh. Peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan atau bantuan sosial langsung bagi keluarga prasejahtera. Saya rasa itu jauh lebih utama ketimbang pagar mewah,” terang Rudy
Rudy meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan kaji ulang agar alokasi belanja daerah benar-benar berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Ia Menyampaikan, Pemerintah Daerah terkesan lebih memprioritaskan kepentingan nya ketimbang perduli terhadap keadaan masyarakat.
“Terlihat masih banyak jalan-jalan yang rusak yang harus dibangun, seperti perumahan Kumuh di Desa Cikasungka contohnya dan masih banyak adanya rumah-rumah yang tidak layak huni yang belum tersentuh, bukan malah memprioritaskan kenyamanan bagi para pejabat daerah. pagar itu seolah menjadi batas antara rakyat dan pejabat tak ada urgensinya,” ujngkapnya.
Selain seolah-olah untuk keamanan dan kenyamanan para penghuni gedung Pemerintah Daerah yang notebene nya itu milik masyarakat kabupaten Tangerang.
“Sangat miris dan ironis sekali, dari mana dan siapa yang memunculkan gagasan konyol tersebut,” ungkap Syafrudin, SM
Menurutnya, Pemkab Tangerang perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebutuhan pembangunan pagar tersebut, termasuk perencanaan, spesifikasi pekerjaan, hingga alasan penganggaran yang mencapai miliaran rupiah.
“Yang menjadi pertanyaan kami adalah urgensinya. Apakah pemagaran dengan anggaran Rp 5 miliar ini benar-benar menjadi kebutuhan yang mendesak dan prioritas bagi masyarakat?” tanya Rudy
Hingga berita ini ditayang, pihak Pemkab Tangerang masih belum terkonfirmasi ihwal rencana proyek pemagaran tersebut. Kendati demikian, Kompassindonesianews.com akan berupaya untuk mendapatkan keterangan secara resmi.
Penulis: Rd
