BENGKALIS – Kompassindonesianews.com – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Bengkalis kian memuncak dan memicu kemarahan warga. Hingga Jumat (3/4/2026), antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, sementara di pelosok desa, BBM nyaris tak tersedia sama sekali. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar gangguan pasokan, melainkan kegagalan serius pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi yang sudah menghimpit, kelangkaan BBM jenis Pertalite menjadi pukulan telak bagi masyarakat kecil. Aktivitas harian lumpuh mulai dari anak sekolah yang kesulitan berangkat, hingga warga yang menggantungkan hidup dari pekerjaan lapangan seperti menoreh karet(getah) dan berdagang.
“Ini bukan lagi soal antre, ini soal hidup kami yang terhenti. Pemerintah harus sadar, kami butuh solusi, bukan janji,” ujar salah seorang warga dengan nada kesal.
Situasi di Kecamatan Bantan bahkan disebut lebih parah. BBM eceran yang selama ini menjadi penyelamat masyarakat di daerah jauh dari SPBU kini hilang dari peredaran. Warga menilai kebijakan pelarangan tanpa solusi alternatif justru memperparah penderitaan.
“Minyak eceran tidak ada, SPBU jauh, kami harus bagaimana? Mau kerja pakai apa? Ini seperti kami dibiarkan,” keluh warga lainnya.
Kondisi ini semakin memicu kecurigaan publik setelah diketahui distribusi BBM di wilayah lain dalam Kabupaten Bengkalis seperti Sungai Pakning dan Bukit Batu justru berjalan normal, bahkan masih tersedia penjualan eceran di pinggir jalan. Perbedaan mencolok ini menimbulkan tanda tanya besar.
“Kalau di daratan lancar, kenapa di pulau justru krisis? Ada apa dengan distribusi di Bengkalis ini? Jangan sampai ada pembiaran atau permainan,” tegas warga.
Masyarakat menilai lemahnya pengawasan dan tidak adanya solusi konkret dari pemerintah daerah menjadi akar persoalan. Minimnya SPBU serta tidak adanya sub-penyalur resmi membuat sistem distribusi di Pulau Bengkalis sangat rentan. Ketika pengecer dibatasi, sementara alternatif tidak disiapkan, masyarakatlah yang menjadi korban.
“Jangan hanya melarang. Atur, awasi, dan beri solusi. Kalau semua ditutup tanpa jalan keluar, ini namanya menyengsarakan rakyat,” tambah warga.
Desakan kini mengarah langsung ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar segera turun tangan secara serius dan tidak lagi bersembunyi di balik alasan klasik. Warga meminta langkah nyata, mulai dari penambahan titik distribusi, pengawasan distribusi yang adil, hingga kebijakan yang berpihak pada kondisi riil masyarakat.
“Kami tidak butuh penjelasan berulang-ulang. Kami butuh tindakan. Jangan tunggu situasi makin parah baru bergerak,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, krisis BBM di Pulau Bengkalis belum menunjukkan tanda-tanda membaik.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memperdalam beban ekonomi masyarakat dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Penulis: Harry
